Kolaborasi Strategis Demi Keamanan: MUI dan Ormas Islam Bersatu dengan Pemkab Tulungagung

Laporan: Ninis Indrawati 

TULUNGAGUNG | SUARAGLOBAL.COM – Suasana Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung dipenuhi oleh pertemuan hangat dan penuh keseriusan ketika Pj Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, M.T., menerima audiensi dari sekitar 30 pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh organisasi masyarakat (ormas) Islam. Mereka berasal dari berbagai kelompok besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Al Irsyad Al Islamiyyah. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat malam itu, isu-isu strategis terkait keamanan dan ketertiban di wilayah Tulungagung menjadi fokus utama, (27/09/24).

Turut hadir dalam audiensi tersebut adalah Kapolres Tulungagung, AKBP Muhammad Taat Resdi, Komandan Kodim 0807 Tulungagung, perwakilan Kejaksaan, serta Sekretaris Daerah Tulungagung. Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan betapa pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menanggulangi tantangan keamanan yang ada di daerah ini.

Dalam pertemuan ini, salah satu isu utama yang diangkat adalah penertiban pengelolaan rumah kos, hotel, serta tempat sejenis yang dinilai memiliki potensi menimbulkan gangguan ketertiban. Daerah-daerah seperti Ngujang dan Ngunut, yang sering dianggap sebagai titik rawan masalah sosial, dibahas secara khusus. Pj Bupati menyampaikan komitmennya untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap lokasi-lokasi yang bermasalah tersebut.

“Rekomendasi dari MUI dan ormas Islam ini sangat berharga dalam usaha kita menjaga keamanan dan ketertiban. Kami akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti isu-isu yang telah disampaikan,” ujar Heru Suseno dalam sambutannya.

Tak hanya soal tempat tinggal, audiensi juga menyentuh pentingnya pembinaan kepada kelompok perguruan silat yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat. Pembinaan ini dianggap krusial untuk mengarahkan aktivitas mereka ke hal-hal yang lebih positif dan mencegah potensi konflik di masa depan.

Selain itu, isu penolakan terhadap politik uang dan kampanye hitam menjelang pesta demokrasi menjadi sorotan tersendiri. Pj Bupati bersama tokoh ormas Islam sepakat bahwa praktek-praktek politik kotor semacam ini harus dihentikan demi menjaga integritas demokrasi di Tulungagung.

Menanggapi berbagai isu yang diangkat, Pj Bupati menegaskan akan segera menetapkan mekanisme monitoring guna memastikan bahwa langkah-langkah yang telah disepakati akan dijalankan dengan baik. Evaluasi berkala juga akan dilakukan untuk memantau kemajuan yang dicapai serta menindaklanjuti masalah-masalah baru yang mungkin muncul.

Audiensi ini membuktikan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga Tulungagung. Upaya sinergis ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan keamanan di masa depan dengan lebih solid.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, serta ormas Islam, Tulungagung diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik yang merugikan masyarakat luas. (*)