Kritik Legislator soal Dampak Suramadu: Akses Terbuka, Ekonomi Madura Masih Terperangkap

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Hampir dua dekade sejak diresmikannya Jembatan Suramadu, ekspektasi besar terhadap jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura belum sepenuhnya terwujud. Sorotan tajam disampaikan Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, yang menilai bahwa kehadiran jembatan sepanjang 5.438 meter itu belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Madura.

“Suramadu memang memudahkan mobilitas, tapi tidak serta-merta mengundang investasi atau memperluas lapangan kerja. Padahal, itu yang paling dibutuhkan masyarakat Madura,” tegas Harisandi dalam keterangannya pada Rabu (11/6/25).

Ia menyatakan bahwa keberadaan Jembatan Suramadu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi fisik dan konektivitas. Menurutnya, meski lalu lintas barang dan orang kini lebih lancar, empat kabupaten di Madura — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — masih menempati peringkat bawah dalam indeks kesejahteraan di Jawa Timur. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum menyentuh aspek fundamental.

Harisandi menilai ada dua tantangan utama: lemahnya infrastruktur penunjang dan belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Ia menambahkan, persepsi negatif dari investor terhadap kondisi sosial dan regulasi di Madura menjadi penghambat masuknya modal.

“Jika iklim usaha belum diperbaiki dan masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, maka keberadaan jembatan hanya akan menjadi jalan tol tanpa tujuan jelas,” ujarnya, menyindir arah pembangunan yang belum terstruktur.

Meski begitu, ia mengakui adanya geliat ekonomi di sektor-sektor kecil, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Madura. Namun, ia menggarisbawahi bahwa geliat tersebut belum cukup kuat untuk menarik transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Harisandi pun menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan, bukan hanya mengandalkan konektivitas fisik seperti Suramadu. Ia mendorong agar investasi di Madura bersifat inklusif, dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dan kesesuaian dengan karakter wilayah.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya perawatan dan pengamanan terhadap Jembatan Suramadu yang kini menjadi jalur vital transportasi dan simbol nasional pembangunan. Menurutnya, aspek keamanan dan pemeliharaan tidak boleh diabaikan karena menyangkut keselamatan dan daya tarik jangka panjang kawasan.

“Kami di DPRD terus mendorong agar pemerintah tidak abai terhadap pemeliharaan jembatan ini. Keamanannya harus terjaga agar tetap menjadi daya tarik dan bukan ancaman,” tegasnya.

Sebagai penutup, Harisandi mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menata ulang strategi pembangunan Madura. Ia menekankan pentingnya prioritas pada penguatan SDM, perbaikan iklim investasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang.

“Jangan biarkan Madura hanya dilewati, tapi tidak dinikmati. Akses mudah seharusnya membuka peluang, bukan meninggalkan ketimpangan,” pungkasnya penuh harap. (*)