Lilik Hendarwati Soroti Ketimpangan: Surabaya Bukan Hanya Pusat, Pinggiran Juga Berhak Maju

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Di momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Surabaya ke-732, suara kritis terhadap arah pembangunan kota mulai bermunculan. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya, Lilik Hendarwati, yang menyoroti ketimpangan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, terutama di kawasan pinggiran kota, (31/05/25).

Dalam keterangannya kepada media, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menegaskan bahwa besarnya APBD Surabaya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga kota secara merata. Menurutnya, selama ini alokasi dan realisasi pembangunan masih terlalu terpusat di wilayah kota bagian tengah, sementara daerah-daerah pinggiran tampak tertinggal, baik dari segi infrastruktur maupun akses layanan publik.

“APBD Surabaya ini besar, tapi dampaknya belum menyentuh semua warga secara merata. Masih banyak wilayah pinggiran yang belum tersentuh pembangunan secara serius,” kata Lilik.

Lilik mengungkapkan, sejumlah kawasan di Surabaya Barat dan wilayah utara kota masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ia mencontohkan kondisi jalan rusak yang belum diperbaiki, sistem drainase yang buruk sehingga menyebabkan banjir saat hujan, serta minimnya ruang terbuka hijau dan sarana pendidikan yang memadai.

Lebih lanjut, ia mengkritisi pola pengerjaan proyek infrastruktur yang dinilainya tidak dikerjakan secara utuh. Salah satu contoh yang ia soroti adalah pembangunan jalan menggunakan metode box culvert yang hanya dikerjakan di sebagian ruas, sehingga permukaan jalan menjadi tidak rata dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Kalau dikerjakan setengah-setengah, hasilnya justru berbahaya. Pembangunan harus tuntas dan menyeluruh, bukan hanya untuk pencitraan,” tegasnya.

Tak hanya infrastruktur fisik, Lilik juga menyoroti pentingnya pemerataan program pemberdayaan ekonomi di wilayah pinggiran. Ia mendorong agar aset-aset milik Pemkot Surabaya yang saat ini terbengkalai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan produktif, seperti pengembangan UMKM, koperasi, hingga pelatihan keterampilan kerja.

“Warga tidak hanya butuh jalan yang bagus, tapi juga ruang untuk berdaya. APBD harus bisa menjawab kebutuhan itu secara adil,” tambahnya.

Ia pun mendesak Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau ulang pola penganggaran yang ada, dan memastikan bahwa prinsip keadilan anggaran benar-benar diimplementasikan. Menurutnya, pembangunan kota harus mengusung visi inklusif, di mana semua warga merasa memiliki dan diakomodasi, tanpa terkecuali.

“Kita ingin Surabaya ini maju bersama. Jangan sampai ada warga kota yang merasa dianaktirikan karena tinggal jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Lilik berharap HUT ke-732 ini dapat menjadi titik balik bagi Pemkot Surabaya dalam menata kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat, terutama mereka yang selama ini berada di kawasan tertinggal.

“Selamat milad untuk Surabaya tercinta. Semoga ke depan kota ini benar-benar menjadi rumah yang layak bagi semua, dari pusat hingga pinggiran,” pungkasnya. (*)