Pendapatan Nelayan Surabaya Merosot, DPRD Jatim Soroti Cuaca Buruk dan Alat Tangkap Terlarang

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda wilayah pesisir Surabaya dalam beberapa pekan terakhir membuat nelayan setempat kesulitan melaut. Pendapatan mereka merosot tajam karena aktivitas penangkapan ikan praktis berhenti. Di tengah situasi ini, nelayan juga menghadapi persoalan lain: maraknya praktik penggunaan cantrang oleh nelayan luar daerah, meski alat tangkap tersebut sudah lama dilarang.

Kondisi tersebut mencuat dalam dialog antara sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan Surabaya dengan Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, pada Kamis (11/9/25). Dalam pertemuan itu, para nelayan menyuarakan keresahan mereka, baik terkait ancaman cuaca ekstrem maupun persaingan tidak sehat dari praktik penangkapan ikan dengan cantrang.

Fuad mengungkapkan, pergantian musim dengan intensitas angin kencang dan gelombang tinggi membuat nelayan enggan melaut karena faktor keselamatan. Situasi ini, menurutnya, berimbas langsung pada ekonomi keluarga nelayan.

“Kalau nelayan tidak bisa melaut, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari? Ini masalah mendesak yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegas Fuad.

Selain cuaca, nelayan mengeluhkan semakin maraknya alat tangkap terlarang yang digunakan oleh nelayan dari luar Surabaya. Praktik tersebut dinilai merusak ekosistem laut, merugikan nelayan lokal, dan menimbulkan ketidakadilan di lapangan.

Menanggapi hal itu, Fuad mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar segera turun tangan. Ia meminta Dinas Perikanan dan Kelautan bersama Polairud memperketat patroli serta penegakan hukum terhadap penggunaan cantrang dan alat tangkap ilegal lainnya.

“Pengawasan harus tegas agar nelayan lokal terlindungi. Selain itu, bantuan sembako atau kebutuhan pokok bagi nelayan terdampak cuaca ekstrem juga sangat dibutuhkan,” tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Fuad menilai bahwa langkah konkret dari pemerintah provinsi tidak boleh ditunda lagi. Menurutnya, perhatian serius terhadap nasib nelayan lokal sangat penting untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian mereka sekaligus memastikan ketahanan pangan laut tetap terjaga.

“Nelayan adalah ujung tombak ketahanan pangan laut kita. Mereka harus mendapat perlindungan dan perhatian yang layak,” pungkasnya. (*)