Penguatan Integritas ASN Semarang, KPK Ajak Hijrah Menuju Budaya Antikorupsi

Laporan: Andi Saputro

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Atmosfer berbeda terasa di Balaikota Semarang. Bukan sekadar acara seremonial, tetapi sebuah momentum penting yang digadang-gadang sebagai titik balik kebangkitan moral birokrasi! Pemerintah Kota Semarang resmi menggelorakan gerakan besar membangun budaya antikorupsi melalui agenda bertajuk Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah Kota Semarang yang digelar di Ruang Lokakrida, Gedung Moch Ichsan, Jumat (10/4/26).

Sebanyak 512 aparatur, mulai dari pejabat struktural hingga anggota DPRD Kota Semarang, serempak menandatangani Pakta Integritas. Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tetapi simbol komitmen untuk meninggalkan praktik lama dan melangkah menuju birokrasi bersih.

Sorotan utama tertuju pada kehadiran Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang tampil memberikan “tausyiah” antikorupsi yang membumi namun menghentak kesadaran.

Dalam pemaparannya, Fitroh memperkenalkan konsep IDOLA sebuah akronim yang digadang menjadi “DNA baru” ASN Kota Semarang: Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyalitas, dan Adil.

“Integritas itu sederhana, tapi berat dijalankan. Harus sinkron antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Sistem digital secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa ‘rem’ dalam diri manusia,” tegas Fitroh.

Ia juga mengingatkan, benteng utama melawan korupsi bukan teknologi, melainkan karakter. Kesabaran, rasa syukur, dan keikhlasan disebutnya sebagai kunci agar aparatur tidak tergoda oleh ego jabatan maupun materi.

Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, berbicara jujur tanpa tedeng aling-aling. Ia mengungkap fakta yang cukup mengkhawatirkan: skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Semarang berada di angka 70,29, level yang masuk kategori rawan.

“Yang mengejutkan, justru persepsi internal yang menyumbang kerentanan terbesar. Artinya, dari dalam kita sendiri masih ada rasa tidak percaya diri melawan korupsi,” ungkapnya.

Agustina bahkan menyinggung tren penurunan skor dalam empat tahun terakhir. Ironisnya, penilaian publik dan media justru menunjukkan citra positif. Namun dari dalam, birokrasi masih dibayangi ketakutan.

Lebih dalam, Agustina mengakui adanya trauma kolektif yang masih membekas di kalangan ASN. Rentetan kasus hukum sejak 2011 hingga periode 2023–2024 disebut meninggalkan tekanan psikologis yang nyata.

“Dampaknya panjang. ASN jadi tidak tenang bekerja, bahkan takut mengambil keputusan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik. Karena itu, Pemkot Semarang bertekad memutus rantai ketakutan tersebut.

Dalam momen yang penuh semangat, Agustina mengajak seluruh ASN dan DPRD untuk melakukan “hijrah” bukan dalam arti religius semata, tetapi transformasi cara berpikir dan bekerja.

“Dari bekerja karena takut melanggar hukum, menjadi bekerja karena sadar bahwa integritas adalah prinsip hidup,” ujarnya lantang.

Menurutnya, jika integritas sudah menjadi budaya, maka keberanian menolak praktik KKN akan muncul secara alami, bukan karena ancaman hukum.

Tak hanya ASN, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Semarang turut dilibatkan dalam gerakan ini. Sinergi ini diharapkan menjadi penguat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Agustina juga menekankan bahwa kesejahteraan ASN di Semarang yang termasuk tertinggi di Jawa Tengah harus menjadi modal untuk bekerja lebih profesional dan objektif.

Acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik awal perubahan besar. Pemkot Semarang menargetkan peningkatan skor integritas hingga melampaui angka 75 pada penilaian mendatang.

“Hari ini kita mulai lembaran baru. Kita ingin ASN bekerja dengan tenang, jujur, dan profesional. Integritas harus menjadi budaya, bukan sekadar slogan,” pungkas Agustina. (*)