PKS Nilai Pidato Prabowo Tak Sentuh Isu Krusial, Desak Pemerintah Tegakkan Akuntabilitas

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025), menuai respons dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur. Meski mengapresiasi capaian dan program unggulan yang dipaparkan Presiden, PKS menilai masih ada keresahan publik yang belum terjawab.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program besar pemerintah. Menurutnya, program andalan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, lumbung pangan, hingga pembentukan lembaga investasi Danantara harus diawasi secara serius agar tidak berhenti pada retorika.

“Program-program ini patut diapresiasi, tapi jangan berhenti pada retorika. Harus ada evaluasi nyata di lapangan, apakah betul sesuai harapan rakyat atau justru menimbulkan masalah baru,” tegas Lilik, Sabtu (16/8/2025).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan berbagai capaian, antara lain program MBG yang disebut telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, menciptakan 290.000 lapangan kerja, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah mengklaim telah membuka 2 juta hektare sawah baru, mendirikan 100 Sekolah Rakyat, serta membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa.

Namun, menurut Lilik, pidato tersebut belum menyinggung isu-isu krusial yang menjadi keresahan masyarakat sehari-hari. “Isu kenaikan pajak, pemblokiran rekening, sampai kontroversi bendera One Piece yang ramai dibicarakan publik, tidak mendapat perhatian Presiden. Padahal masyarakat menunggu jawaban langsung dari kepala negara,” ujarnya.

Selain menyoroti minimnya respons terhadap keresahan publik, PKS juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Lilik mengingatkan agar janji pemberantasan tambang ilegal, penyelesaian masalah lahan sawit ilegal, serta pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan. “Keadilan harus dirasakan masyarakat bawah, bukan hanya segelintir kelompok,” imbuhnya.

Meski memberikan kritik, Lilik tetap mengapresiasi sikap Indonesia dalam diplomasi internasional, terutama konsistensi pemerintah dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menegaskan, capaian tersebut patut dijaga, namun akuntabilitas program dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama.

“Rakyat perlu diyakinkan bahwa pemerintah hadir mendengar keresahan mereka. Transparansi dan evaluasi akan menjadi kunci keberhasilan program besar yang dicanangkan,” pungkasnya. (*)