Reses Penuh Makna, Agus Cahyono Gaungkan Kemandirian Purna Migran dan Disabilitas

Laporan: Ninis Indrawati

PONOROGO | SUARAGLOBAL.COM – Masa reses tak sekadar menjadi agenda rutin bagi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono. Dalam kunjungan reses 8–15 Februari 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) IX, ia memilih memberi perhatian khusus kepada dua kelompok yang selama ini kerap luput dari sorotan: penyandang disabilitas dan purna Buruh Migran Indonesia (BMI).

Salah satu titik kegiatan berlangsung di Kabupaten Ponorogo. Di kota reyog itu, Agus duduk berdialog langsung bersama komunitas purna migran serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Aspirasi mengalir deras, mulai dari persoalan ekonomi hingga kebutuhan akses dan kesempatan kerja.

Agus menegaskan, reses bukan sekadar formalitas yang berhenti pada laporan administratif. Baginya, inilah momentum mendengar suara rakyat secara langsung dan memahami kebutuhan riil di lapangan.

“Purna migran memiliki pengalaman dan etos kerja yang kuat. Aspirasi utama mereka adalah pelatihan usaha dan pendampingan agar tidak kembali bekerja ke luar negeri. Mereka ingin mandiri secara ekonomi di kampung halaman,” ujar Agus.

Menurutnya, semangat “sukses di negeri orang, mandiri di negeri sendiri” harus mendapat dukungan nyata dari pemerintah. Ia mendorong program kewirausahaan terpadu yang tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi juga membuka akses permodalan yang ramah bagi purna migran.

Tak kalah penting, lanjutnya, adalah pendampingan usaha yang berkelanjutan. Tanpa pengawalan dan akses pasar, usaha yang dirintis berisiko stagnan bahkan gulung tikar.

“Kalau hanya pelatihan tanpa modal dan pendampingan, sulit berkembang. Kita ingin mereka benar-benar naik kelas,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, kalangan penyandang disabilitas juga menyuarakan harapan besar. Mereka ingin kesempatan kerja yang setara, ruang untuk mengembangkan potensi, serta dukungan terhadap pembinaan keterampilan dan olahraga.

Beberapa perwakilan bahkan mengusulkan adanya hibah organisasi untuk memperkuat program pelatihan serta pembinaan atlet disabilitas berprestasi di Ponorogo dan wilayah Dapil IX lainnya.

Agus menyambut aspirasi tersebut dengan komitmen tegas. Menurutnya, paradigma terhadap disabilitas harus bergeser dari pendekatan bantuan sosial menuju pemberdayaan.

“Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Pemberdayaan menjadi kunci agar mereka bisa mandiri dan diakui kapasitasnya,” tandasnya.

Ia menekankan pentingnya kebijakan inklusif yang membuka ruang partisipasi luas bagi kelompok rentan, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan, pendidikan, hingga olahraga.

Seluruh masukan yang dihimpun selama masa reses, kata Agus, akan dibawa ke pembahasan di DPRD Jawa Timur. Baik melalui fungsi legislasi maupun penganggaran, ia berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada purna migran dan penyandang disabilitas.

“Pembangunan harus dirasakan semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada yang tertinggal. Negara harus hadir untuk memberdayakan, bukan sekadar melindungi,” pungkasnya.

Reses di Ponorogo ini menjadi bukti bahwa suara kelompok rentan tak lagi berada di pinggir panggung pembangunan. Setidaknya, melalui komitmen yang digaungkan Agus, harapan untuk kemandirian dan kesetaraan kini menemukan jalannya menuju meja kebijakan. (*)