Ribuan Jamaah Umrah Terancam Tertahan, DPRD Jatim Minta Jalur Komunikasi Khusus Dibuka

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan jamaah umrah asal Indonesia. Sejumlah jalur penerbangan menuju Arab Saudi dilaporkan mengalami penutupan maupun penyesuaian rute, sehingga berpotensi membuat ribuan jamaah tertahan di Tanah Suci.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Jawa Timur. Melalui Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, para wakil rakyat meminta pemerintah segera membuka jalur komunikasi khusus untuk memastikan kondisi jamaah tetap aman dan tidak terlantar.

Anggota Komisi E dari daerah pemilihan Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret dengan membangun posko komunikasi darurat antara pemerintah, biro perjalanan umrah, dan para jamaah.

Menurutnya, jalur komunikasi tersebut penting agar informasi terkait penerbangan, akomodasi, hingga jadwal kepulangan jamaah dapat disampaikan secara cepat dan akurat.

“Pemerintah harus membuka jalur komunikasi atau posko darurat dengan seluruh travel umrah. Ini penting agar jamaah tidak terlantar dan mendapat informasi cepat terkait jadwal penerbangan maupun fasilitas penginapan,” ujar Puguh di Surabaya.

Puguh menjelaskan bahwa perjalanan umrah biasanya sudah dirancang dengan jadwal yang sangat ketat. Paket perjalanan yang dijual oleh biro travel umrah umumnya sudah mencakup tiket penerbangan pulang-pergi serta reservasi hotel yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun ketika terjadi gangguan penerbangan akibat situasi geopolitik, biro perjalanan seringkali kesulitan melakukan penyesuaian jadwal tanpa dukungan pemerintah maupun koordinasi dengan pihak maskapai dan otoritas di Arab Saudi.

Akibatnya, jamaah berpotensi menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterlambatan penerbangan hingga persoalan akomodasi jika masa inap hotel mereka habis sebelum jadwal kepulangan.

“Jika penerbangan tertunda, travel tidak selalu bisa langsung menyesuaikan jadwal. Tanpa dukungan pemerintah, situasi ini bisa membuat jamaah mengalami kesulitan,” jelasnya.

Selain membuka jalur komunikasi darurat, Puguh juga mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi guna menyiapkan langkah mitigasi sejak dini.

Langkah tersebut dinilai penting agar jamaah Indonesia tetap mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang memadai jika konflik di kawasan Timur Tengah semakin meluas.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain menyiapkan penginapan darurat, memastikan ketersediaan makanan bagi jamaah, serta mengatur skema kepulangan yang aman jika jadwal penerbangan mengalami perubahan besar.

“Negara harus hadir memberikan kepastian bagi ribuan WNI yang berada di Mekah. Langkah mitigatif harus disiapkan sejak dini agar jamaah tetap aman,” tegasnya.

Puguh menambahkan, kondisi ini semakin perlu mendapat perhatian serius karena jumlah jamaah umrah asal Indonesia biasanya meningkat tajam menjelang bulan Ramadan.

Lonjakan keberangkatan jamaah membuat potensi dampak gangguan penerbangan menjadi lebih besar dibandingkan waktu normal.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya memantau situasi dari jauh, tetapi juga aktif melakukan koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keselamatan jamaah Indonesia di Tanah Suci tetap terjamin.

“Jaminan keamanan dan kepastian bagi jamaah umrah wajib menjadi prioritas utama,” pungkas Puguh. (*)