Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Wacana: Pemkab Cilacap Sediakan 5 Hektare Lahan di Majenang untuk Sekolah Rakyat, Ini Jelasnya

Laporan: Mei

CILACAP | SUARAGLOBAL.COM  – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu bukanlah sekadar isapan jempol. Dalam langkah konkret yang layak diacungi jempol, Pemkab Cilacap telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di wilayah Kecamatan Majenang sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan tersebut terletak di kompleks Balai Benih Ikan Majenang, tepatnya di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lahan itu merupakan aset milik Pemkab Cilacap dan telah memenuhi persyaratan teknis dari pemerintah pusat, yang mensyaratkan ketersediaan minimal lima hektare untuk pembangunan sekolah rakyat.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, mengonfirmasi keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan berbasis sosial ini. Ia menyampaikan bahwa pengusulan pembangunan sekolah rakyat telah dilakukan ke pemerintah pusat.

“Sudah kita usulkan dan semoga segera memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat,” ungkap Syamsul saat ditemui usai menghadiri acara Pesta Siaga Kwarcab Cilacap 2025 di Lapangan Sport Center, Desa Panisihan, Kecamatan Maos, pada Selasa (15/4/2025).

Syamsul menjelaskan bahwa rencana ini telah dibahas secara matang dalam rapat bersama Sekretaris Daerah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jika mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, pembangunan sekolah rakyat tersebut diharapkan bisa dimulai dalam waktu dekat.

“Kami sudah rapatkan sebelumnya dengan Pak Sekda dan OPD terkait mengenai sekolah rakyat ini. Jika berjalan lancar dan disetujui, pembangunan bisa dimulai tahun ini atau tahun depan, 2026,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa sekolah rakyat akan mengusung konsep terpadu dan gratis, mencakup jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Biaya operasional dan penyelenggaraan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

“Ini sekolah terpadu yang akan digratiskan, dari SD sampai SMA, semuanya dibiayai oleh pemerintah pusat. Tujuannya untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memetakan wilayah dengan konsentrasi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah Cilacap bagian barat, seperti Kecamatan Majenang dan sekitarnya.

Menariknya, sekolah rakyat ini akan mengadopsi konsep boarding school atau sekolah berasrama. Hal ini memungkinkan siswa untuk tinggal di lingkungan sekolah, sehingga mereka bisa fokus belajar tanpa terbebani persoalan biaya hidup maupun kendala jarak.

“Harapannya dengan adanya sekolah rakyat ini, pendidikan anak-anak miskin di Cilacap tidak lagi terhambat. Dan mereka bisa mendapatkan pendidikan yang optimal untuk mencapai pendidikan tinggi dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka di masa depan,” tutur Syamsul.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat yang diluncurkan melalui Kementerian Sosial. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas secara gratis dan berkelanjutan.

Dengan langkah proaktif ini, Kabupaten Cilacap berpotensi menjadi salah satu pelopor keberhasilan program sekolah rakyat di Jawa Tengah, sekaligus memberi harapan baru bagi generasi masa depan dari keluarga prasejahtera. (*)