Sekolah Rakyat Jatim Dapat Dukungan Penuh DPRD, Rasiyo: Jangan Setengah-Setengah

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — Program Sekolah Rakyat di Jawa Timur mendapatkan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi E yang membidangi pendidikan, kesejahteraan, dan pelayanan sosial. Anggota Komisi E, Rasiyo, menegaskan bahwa dukungan terhadap program ini harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak setengah-setengah.

“Kalau sudah niat membantu anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ya jangan setengah-setengah. Program ini harus dikawal total, dari fasilitas, tenaga pendidik, sampai kurikulum,” tegas Rasiyo di Gedung DPRD Jatim, Rabu (24/7/2025).

Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang sebelumnya tidak terakomodasi oleh sistem pendidikan formal. Dengan model pendidikan berbasis asrama, sekolah ini memberikan tempat tinggal, pendidikan, dan pembinaan karakter bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Rasiyo, yang juga mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor agar program tidak mandek di tengah jalan. Ia meminta kepala sekolah rakyat aktif menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

“Dinas Sosial harus mendukung dari sisi sarana dan prasarana, sementara Dinas Pendidikan memastikan kurikulumnya tepat. Kalau ini semua jalan, hasilnya akan luar biasa,” ujarnya.

Pemprov dan DPRD Satu Suara untuk Kelompok Marjinal

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah pusat yang disambut baik oleh Pemprov Jatim. Program ini kini menjadi prioritas dalam upaya menghadirkan pendidikan yang merata dan inklusif di Jawa Timur.

Pada tahap awal (1A), sebanyak 12 Sekolah Rakyat telah dibuka dan melayani 1.183 siswa dari keluarga miskin. Mereka didampingi oleh 175 guru dan 137 tenaga kependidikan. Tahap lanjutan (1B) akan menambah 7 sekolah baru sehingga total menjadi 19 sekolah dengan kapasitas 1.225 siswa hingga akhir Agustus 2025.

Rasiyo menekankan bahwa DPRD Jatim siap terlibat aktif dalam memastikan kelanjutan dan kualitas program ini. Komisi E berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat secara nyata kondisi sekolah, fasilitas, dan layanan yang diberikan.

“Jangan cuma dilaporkan baik di atas kertas. Kami akan pantau langsung ke lokasi. Ini tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Gunakan Infrastruktur Eksisting, Prioritaskan ASN dan PPPK

Program Sekolah Rakyat memanfaatkan infrastruktur pendidikan milik Pemprov yang sudah ada, seperti gedung sekolah menengah yang belum terpakai maksimal. Pengelolaan dilakukan secara efisien dengan melibatkan para tenaga pendidik dari kalangan ASN dan PPPK.

Wilayah pelaksanaan tersebar di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Batu, Lamongan, Gresik, Jember, Sampang, Lumajang, Trenggalek, dan Situbondo.

“Dengan sistem asrama dan pengelolaan yang terpadu, sekolah ini bisa jadi contoh nasional. Yang penting, dukungan tidak berhenti di awal saja. Kita harus kawal sampai tuntas,” tutur Rasiyo.

Bangun Masa Depan Anak Bangsa dari Pinggiran

Rasiyo juga mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah proyek sementara, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang mandiri, berpendidikan, dan memiliki masa depan cerah.

“Jangan sampai anak-anak miskin hanya jadi angka statistik. Sekolah Rakyat ini harus benar-benar mengangkat mereka, membangun masa depan dari pinggiran,” pungkasnya.

Dengan semangat kolektif antara DPRD, Pemprov, dan instansi teknis, Sekolah Rakyat di Jawa Timur diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pendidikan yang setara dan bermartabat bagi seluruh warga negara. (*)