Sinergi APH Diperkuat, Lapas Purwodadi Siapkan Sistem Kunjungan Tahanan Berbasis Online

Laporan: Bayu S

GROBOGAN | SUARAGLOBAL.COM – Komitmen meningkatkan pelayanan publik terus ditunjukkan oleh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi. Upaya tersebut diwujudkan melalui Forum Komunikasi Publik Aparat Penegak Hukum (APH) yang digelar pada Kamis (5/3/2026) di lingkungan Lapas Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Kegiatan strategis ini dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi penegak hukum, antara lain Kejaksaan Negeri Grobogan, Pengadilan Negeri Purwodadi, serta Polres Grobogan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga guna mendukung pelayanan bagi para tahanan.

Dari pihak Lapas, kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Purwodadi Erik Murdiyanto yang hadir bersama jajaran pejabat struktural.

Forum komunikasi publik ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan kerja antar aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Grobogan. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan untuk membangun kesamaan persepsi terkait pelayanan terhadap tahanan yang saat ini berada di Lapas Purwodadi.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Purwodadi yang menekankan pentingnya koordinasi antar instansi.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang solid dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Komunikasi dan koordinasi yang baik antar lembaga menjadi kunci agar seluruh proses pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan tahanan, dapat berjalan dengan optimal,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Kalapas Purwodadi Erik Murdiyanto memaparkan rencana inovasi layanan berupa pendaftaran kunjungan tahanan secara online.

Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengunjungi tahanan sekaligus menciptakan sistem pelayanan yang lebih tertib, transparan, dan efisien.

Dengan sistem berbasis digital tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi melakukan proses pendaftaran secara manual di lokasi Lapas. Semua proses administrasi kunjungan dapat dilakukan secara daring, sehingga meminimalkan antrean dan meningkatkan ketertiban pelayanan.

“Pelayanan publik yang baik membutuhkan koordinasi dan kesamaan persepsi antar lembaga. Melalui forum ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat sehingga rencana layanan kunjungan tahanan secara online dapat berjalan optimal,” ujar Erik.

Ia menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut juga membutuhkan dukungan dari seluruh aparat penegak hukum, mengingat status para tahanan di Lapas Purwodadi merupakan titipan dari instansi penahan.

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif yang diikuti seluruh peserta forum. Dalam sesi tersebut, masing-masing instansi memberikan masukan dan pandangan terkait mekanisme pelaksanaan layanan kunjungan tahanan berbasis online.

Diskusi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, sekaligus memastikan bahwa inovasi layanan yang dirancang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

Para peserta juga sepakat bahwa koordinasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan yang profesional dan akuntabel.

Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini juga menjadi bagian dari komitmen Lapas Purwodadi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui penguatan koordinasi lintas lembaga serta penerapan inovasi layanan berbasis transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat semakin meningkat.

Selain meningkatkan kualitas layanan, sinergi antar lembaga ini juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang profesional, transparan, serta berintegritas di Kabupaten Grobogan.

Dengan terselenggaranya forum komunikasi tersebut, hubungan kerja antara Lapas Purwodadi dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian diharapkan semakin solid, sehingga seluruh proses pelayanan terhadap tahanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)