WTP ke-10, PKS Dorong Jatim Tak Hanya Transparan tapi Juga Efektif Kelola Anggaran

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan pencapaian WTP kesepuluh kalinya secara berturut-turut, menandai konsistensi Jawa Timur dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengumuman penghargaan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar pada Kamis (24/4/2025) di Gedung DPRD Provinsi Jatim, Surabaya.

Capaian ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jatim.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan apresiasinya atas prestasi tersebut. Ia menilai penghargaan WTP menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. Namun demikian, Lilik juga memberikan catatan penting terkait penggunaan anggaran yang harus lebih efektif dan efisien.

“WTP adalah penghargaan atas transparansi, namun lebih dari itu, kami mendorong agar Pemprov Jatim fokus pada efisiensi dalam menggunakan anggaran. Setiap rupiah harus memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Lilik kepada awak media seusai rapat paripurna.

Lilik menambahkan, tantangan ke depan bagi Pemprov Jatim bukan hanya mempertahankan predikat WTP, melainkan juga memastikan bahwa seluruh anggaran benar-benar diterjemahkan menjadi program-program yang tepat sasaran, menghindari pemborosan, serta mencegah potensi kebocoran.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang ada benar-benar sampai ke masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tegasnya.

PKS, lanjut Lilik, berkomitmen untuk terus memainkan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Jawa Timur, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat luas.

Dengan keberhasilan meraih WTP ke-10 ini, Jawa Timur mengukuhkan diri sebagai salah satu provinsi dengan kinerja keuangan terbaik di Indonesia. Fraksi PKS pun mengingatkan, bahwa pencapaian tersebut sebaiknya menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi tercapainya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. (*)