Fraksi PKS Setujui Rekonstruksi Anggaran Lima Lembaga: Muh Haris Tekankan Optimalisasi Kebijakan

Laporan: Wahyu Widodo

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menegaskan bahwa Fraksi PKS menyetujui rekonstruksi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI dengan kementerian dan lembaga terkait yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta. Dalam forum tersebut, Muh Haris menekankan bahwa rekonstruksi anggaran harus berorientasi pada efektivitas kebijakan serta optimalisasi program kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, (13/02/25).

“Kami dari Fraksi PKS menyetujui rekonstruksi anggaran yang diajukan oleh Kemen ESDM, Kemen LH, BIG, BKPM, dan BAPETEN. Kami berharap dengan anggaran yang telah disusun ulang ini, setiap kementerian dan lembaga dapat semakin maksimal dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Muh Haris dalam rapat tersebut.

Dukungan Fraksi PKS untuk Pembangunan Nasional

Selain menyatakan persetujuan terhadap rekonstruksi anggaran, Muh Haris juga menegaskan komitmen Fraksi PKS dalam mengawal kebijakan strategis di bidang energi, lingkungan, investasi, tata kelola geospasial, serta pengawasan tenaga nuklir. Ia menggarisbawahi pentingnya sinergi antara kementerian dan lembaga untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Muh Haris juga memberikan dorongan dan apresiasi kepada kementerian dan lembaga yang terus berinovasi dan bekerja keras dalam melaksanakan program kerja mereka. Menurutnya, anggaran yang telah direkonstruksi harus diimplementasikan dengan baik agar bisa memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.

Dengan persetujuan ini, diharapkan kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan tugasnya dengan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS, lanjut Muh Haris, akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar sesuai dengan harapan publik.

Ke depan, Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta mengawal penggunaan anggaran agar tetap berada dalam koridor efisiensi dan kebermanfaatan maksimal bagi Indonesia. (*)