Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kabupaten Buru Soroti Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Buru Tidak Memadai.

Laporan: Fajrin NS Salasiwa

NAMLEA | SUARAGLOBAL.COM – Pengurus Daerah Gerakan Pemuda Islam (PD GPI) Kab. Buru menyoroti pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Namlea yang tidak memadai.

GPI Buru menilai pelayanan kesehatan di Kabupaten Buru sangat buruk terutama karena Kebutuhan Tenaga Kesehatan serta fasilitas Rumah Sakit yang lekat dengan permasalahan.

Masalah yang sering terjadi yakni kekosongan stock beberapa obat sehingga masyarakat pengguna layanan harus membeli di luar dan tidak bisa di cover oleh BPJS.

Kekurangan tenaga dokter yang profesional serta waktu tunggu rawat jalan, menjadi hal yang lumrah dialami masyarakat Kabupaten Buru ketika berurusan dengan RSUD Namlea. 

Misalnya waktu tunggu pelayanan rawat jalan mulai dari pasien mendaftar sampai pasien dilayani dokter dan farmasi, kalau mengacu pada aturan maksimal 60 menit per pasien ke dokter spesialis, 45 menit ke dokter umum (bpjs/umum).

“Pengamatan PD GPI Yang terjdi di RSUD namlea ini pasien rata-rata selesai di layani 2-3 jam,  penyebabnya karena loket baru buka di atas jam 9, dokter datang kira-kira jam 10 an, tidak ada informasi pelayanan satu pintu farmasi dan loket (pasien umum selesai dari ruang periksa harusnya kembali ke loket untuk pembayaran obat dan lain-lain” Terang Ketua PD GPI Buru, Mujibu Rahman kepada awak media. 

Lanjutnya proses pelayanan yang cepat sangat dibutuhkan oleh pasien sehingga hal ini harus menjadi evaluasi mendalam oleh pihak RSUD Namlea.

“Keluarga ke apotik ambil obat, dan pas saat antri obat di apotik kurang lebih 45 menit, bayangkan jika obat tersebut sangat dibutuhkan oleh Pasien,”Lanjut Mujibu Rahman.

GPI Buru lantas menyoroti persoalan kesejahteraan Tenaga Kesehatan, dalam hal ini persoalan gaji Dokter yang seringkali mengalami masalah sehingga tentu berdampak pada kualitas pelayanan.

“Contohnya dokter kontrak daerah mereka punya gaji dibayar per 3 bulan itu pun tidak 3 bulan full pokokny mengikut dana yg tersedia, padahal di kontrak itu terima tiap bulan, belum lagi masalah insentif dokter yang bikin dokter spesialis pada kabur karena pembayarannya tidak menentu, Samua ini dampaknya ke kualitas pelayanan, ujung-ujungnya masyarakat juga yg kena dampak” Terangnya.

Masalah tersebut yang terjadi pada RSUD Namlea telah berlangsung bertahun-tahun namun belum ada solusi konkrit dan serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

“Sehingga kami PD GPI Buru meminta itikad baik dari PJ Bupati untuk menjadikan hal ini menjadi perhatian khusus selama masa jabatannya saat ini, jangan sampai masyarakat yang selalu menjadi korban dari sistem pelayanan kesehatan yang buruk” pungkasnya. (*)