Pasang Iklan Disini
 |
| Drs. Sigit Suripno, Camat Tengaran, Kabupaten Semarang. (Foto: dok. istimewa/Surya) |
Ungaran, beritaglobal.net - Antisipasi dampak sosial dan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, telah menjadi fokus pembicaraan jajaran Forkompincam Tengaran, Kabupaten Semarang, dan perwakilan instansi terkait beserta seluruh kepala desa se Kecamatan Tengaran di awal bulan Maret lalu.
Demikian disampaikan Camat Tengaran, Drs. Sigit Suripno, saat dikonfirmasi beritaglobal.net, Selasa (07/04/2020) di ruang kerjanya.
"Awal bulan Maret, Forkompincam bersama Instansi terkait telah mengundang seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Tengaran, untuk menggelar rapat koordinasi terkait Pademi Covid-19 di aula kecamatan," ungkap Sigit.
"Waktu itu, kepada seluruh Kepala Desa untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyebaran Covid-19 di Kecamatan Tengaran, serta potensi dampak sosial ekonomi yang akan terjadi. Koordinasi ini adalah upaya bersama karena diperkirakan adanya dampak Covid19 ini cukup besar," ucapnya.
Mengenai antisipasi akan munculnya potensi dampak sosial akibat pandemi Covid-19, Sigit menyebutkan, adanya kenyataan dari perlambatan laju ekonomi masyarakat yang menurun, setelah adanya kebijakan untuk seluruh masyarakat melakukan Social Distancing, dan pembatasan akses lingkungan.
"Fakta yang tidak bisa dipungkiri adalah penurunan roda ekonomi masyarakat, setelah penerapan kebijakan sosial atau physical distancing, pembatasan perjalanan dan penutupan berbagai kegiatan yang berdampak bagi berbagai sektor kegiatan ekonomi seperti transportasi, jasa dan perdagangan yang berakibat," jelas Sigit.
Sebagai indikator melambatnya laju roda ekonomi masyarakat salah satunya adalah supplai sejumlah kebutuhan pokok menjadi langka dan mahal.
"Efek yang dirasakan masyarakat adalah penurunan daya beli," jelasnya.
Pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh Kades di Kecamatan Tengaran, meskipun dalam suasana informal. Hal ini, diharapkannya agar peran Kades dan aparatur desa semakin jelas dalam memberikan pemahaman di masyarakat tentang Pandemi Covid-19.
"Koordinasi yang dalam keadaan mendesak ini tidak terlalu formil, tapi apa yang harus dikerjakan oleh Kades beserta masyarakat bisa dimengerti dan dilaksanakan walaupun penyampaian koordinasi lewat pesan WhatsApp maupun telepon," kata Sigit.
Dirinya menghimbau kepada seluruh Kades untuk mengikuti paket kebijakan ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah seperti refocusing kegiatan, re-alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa, di antaranya memangkas rencana belanja melalui APBDes yang bukan belanja prioritas dalam rangka percepatan penanggulangan Covid-19.
"Anggaran dialokasikan ulang untuk mempercepat pengentasan dampak l, baik dari sisi ekonomi sosial dan kesehatan. Terkait dampak ekonomi lain, seperti adanya kredit macet yang dialami oleh masyarakat, telah dijelaskan pemerintah pusat, dengan memberikan relaksasi kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah. Relaksasi penurunan bunga dan penundaan cicilan secara teknis dan detilnya oleh pihak Bank," imbuhnya.
Dukungan Masyarakat
Ditandaskan Sigit, bahwa berbagai langkah ini akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah, organisasi profesi dan pelaku usaha. Semua elemen harus berkolaborasi, bergotong - royong dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap berkembangnya Covid19.
Dirinya juga berpesan, agar penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan dampak Covid-19, harus disesuaikan dengan kondisi riil di masing - masing desa.
"Kepada kepala desa supaya mengikuti paket kebijakan pemerintah. Anggaran desa yang satu dengan yang lain dipastikan akan variatif, tergantung situasi dan kondisi desa dengan dampak yang dialaminya. Pentingnya data dan perincian anggaran secara jelas, agar bisa dipertanggung jawabkan, baik itu berupa realokasi anggaran sembako, masker, maupun cairan sanitizer, tanpa terkecuali," pinta Sigit.
"Seperti Patemon, Bener, Butuh, sudah menyampaikan ke kecamatan, baik data maupun kegiatan sebagai gugus tugas di desa dalam hal penanganan pandemi Covid 19, untuk enyikapi pasca korona nantinya. Setiap desa diminta menyiapkan data kegiatan yang telah direalisasi sebagai bahan laporan ke pusat," pungkasnya. (Surya)
