Laporan: Tunggul H
JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM - Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan rapat kerja pemajuan dan penegakan HAM dengan tema “Wujudkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang berdampak menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Acara ini berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, mulai Senin (20/05) hingga Rabu (22/05).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, membuka acara yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-116. Dalam sambutannya, Yasonna menekankan pentingnya momentum ini untuk berdiskusi dan mencari solusi strategis dalam pemajuan HAM di Indonesia. "Selaras dengan semangat kebangkitan nasional, rapat kerja ini menjadi momen yang baik untuk sama-sama berdiskusi guna mendapatkan solusi strategis," ujar Yasonna.
Yasonna menegaskan bahwa prinsip dan nilai-nilai HAM harus diinternalisasikan dalam setiap kebijakan pemerintah. "Kita di Kementerian Hukum dan HAM harus terus berupaya memastikan seluruh elemen untuk berkomitmen menerapkan HAM baik ketika membuat maupun menjalankan kebijakan agar berdaya guna," katanya.
Dalam rangkaian acara tersebut, beberapa program diluncurkan oleh Direktorat Jenderal HAM, antara lain Indeks HAM yang bertujuan mengukur perkembangan dan dampak kebijakan HAM di Indonesia, aplikasi PRISMA 2.0 untuk memudahkan pelaku usaha dalam uji tuntas HAM, dan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Komunikasi HAM (SIMASHAM) versi 2.0 untuk penanganan dugaan pelanggaran HAM. Selain itu, Mars Ditjen HAM juga diperkenalkan sebagai bentuk komitmen mewujudkan P5HAM menuju Indonesia Emas.
Rapat kerja ini melibatkan 285 peserta, termasuk pegawai KemenkumHAM, Anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, Lembaga HAM Nasional, Mitra Kerja HAM, pelaku usaha, serta komunitas pemuda pelajar pecinta HAM (KOPPETA).
Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa selama dua hari mendatang, para peserta akan membahas sejumlah rencana aksi dan program strategis di bidang HAM. "Kami harapkan melalui rapat kerja ini pada akhirnya adalah publik akan dapat merasakan penikmatan HAM yang lebih baik lagi ke depannya," kata Dhahana.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Anggiat Ferdinan, turut hadir langsung dalam acara tersebut, sementara Kepala Divisi Administrasi Anton Edward Wardhana dan Kepala Bidang HAM Lista Widyastuti mengikuti secara virtual.
Dengan terlaksananya rapat kerja ini, diharapkan upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia dapat semakin optimal, membawa dampak positif dalam mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. (*)
