Laporan: Ninis Indrawati
JAWA TIMUR | SUARAGLOBAL.COM - Pada acara SPBE Summit 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut memperoleh pengakuan prestisius dalam Digital Government Award. Predikat 10 besar tersebut menandai komitmen kuat dalam memperkuat layanan publik berbasis digital di tingkat lokal.
Penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengungkapkan apresiasi atas capaian tersebut. "Alhamdulillah, tiga perwakilan Jatim mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Jokowi.
Kami sampaikan selamat, penghargaan ini sebagai wujud pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan akuntabel dari pemerintah untuk masyarakat," ujarnya.
Dalam penghargaan tersebut, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur
menonjol dengan prestasi tertinggi dalam kategori-kategori berbeda. Kota Surabaya meraih peringkat pertama dalam kategori indeks SPBE tertinggi,
sementara Kabupaten Tuban dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori peningkatan indeks SPBE yang signifikan. Kabupaten Banyuwangi juga meraih predikat tertinggi dalam kategori indeks SPBE.
Adhy Karyono juga menyoroti upaya Pemprov Jawa Timur dalam meningkatkan layanan publik berbasis digital dengan meningkatnya indeks SPBE dari tahun ke tahun. Dari 3,30 pada tahun 2022, indeks tersebut melonjak menjadi 3,62 pada tahun 2023,
menempatkannya dalam predikat sangat baik.Lebih lanjut, Pemprov Jawa Timur bersama Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi percontohan dalam pelaksanaan kebijakan evaluasi belanja SPBE dan konsolidasi
layanan digital di wilayah tersebut. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.
Penghargaan yang diraih oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur menunjukkan komitmen mereka dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Ini juga menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan mengintegrasikan layanan-layanan yang ada guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. (*)
