Laporan: Anta
JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Dalam upaya mengoptimalkan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 pada Senin, 20 Mei 2024.
Rapat kerja ini menghadirkan empat narasumber utama yang ahli di bidangnya. Direktur Jenderal HAM menyampaikan materi mengenai Pemahaman dan Capaian Bisnis dan HAM. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membahas Konsep Mekanisme Pemulihan Korban Dugaan Pelanggaran HAM dalam Praktik Kegiatan Usaha. Narasumber dari Kemenko Maritim dan Investasi memberikan materi tentang Pengembangan Regulasi dan Kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Mendukung Pelindungan dan Penghormatan Bisnis dan HAM. Dr. Stefan Diederich, Head of FNF Indonesia, memaparkan Best Practice dalam Implementasi Bisnis dan HAM.
Setelah penyampaian materi dari para narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan, menunjukkan antusiasme dan kepedulian mereka terhadap isu-isu HAM.
Acara kemudian berlanjut dengan pemaparan program strategis Direktorat Jenderal HAM, yang meliputi penyampaian mengenai Capaian Triwulan I dan Percepatan Kinerja Tahun 2024. Materi ini disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal HAM Novita Ilmaris, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Faisol Ali, Direktur Kerja Sama HAM Harniati, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Suwardani, Direktur Instrumen HAM Farid Junaedi, dan Direktur Sistem dan Teknologi Informasi HAM Eko Budianto.
Diskusi yang menarik ini berhasil memberikan solusi dan pemahaman baru terhadap berbagai permasalahan yang sering dihadapi dalam pengoptimalan P5HAM. Seluruh peserta, termasuk Insan Pengayoman dan stakeholder terkait, diharapkan semakin bersemangat dalam melaksanakan kegiatan P5HAM. Diharapkan hasil dari rapat kerja ini mampu menghasilkan solusi strategis yang dapat menyempurnakan kebijakan, regulasi, proses, dan prosedur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
