Komisi III DPR Apresiasi Polri Jadi Institusi Paling Responsif Tangani Aduan Masyarakat

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman, mengungkapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi paling responsif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat yang disampaikan melalui Komisi III. Hingga penghujung tahun 2024, Komisi III DPR menerima sebanyak 469 aduan dari masyarakat.

\”Polri adalah mitra Komisi III yang paling responsif menindaklanjuti temuan aduan dari masyarakat. Tingkat responsnya mencapai hampir 94 persen, mendekati 100 persen. Setiap aduan yang kami teruskan, langsung direspons oleh Polri,\” ujar Habiburokman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Habiburokman mencontohkan bagaimana Polri langsung mengambil tindakan ketika menerima aduan dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, pihak Polres setempat segera menghubungi Komisi III untuk memberikan data dan informasi terkait perkembangan penanganan aduan.

\”Kapolresnya langsung menelepon, memberikan data-data terkait, dan kami komunikasikan secara intensif. Kami juga mengawal prosesnya hingga tuntas,\” jelasnya.

Selain Polri, Habiburokman menyebutkan institusi lainnya yang turut menunjukkan responsivitas tinggi. Kejaksaan Republik Indonesia berada di urutan kedua dengan tingkat respons mencapai 89 persen, disusul oleh Komisi Yudisial (85 persen), PPATK (85 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), serta lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, BNN, dan MA.

\”Kerja sama dengan lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan aduan masyarakat ditangani dengan serius dan cepat,\” katanya.

Komisi III DPR menekankan pentingnya peran pengawasan terhadap mitra kerja, termasuk dalam memastikan responsivitas terhadap aduan masyarakat. \”Kami tidak hanya meneruskan laporan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kasus yang disampaikan benar-benar mendapatkan penanganan yang sesuai,\” tambah Habiburokman.

Kinerja Polri yang dinilai sangat responsif ini diharapkan dapat terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan keamanan semakin kokoh. \”Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satupun aduan yang terabaikan,\” tutupnya. (*)