Wali Kota Surabaya Minta Warga Waspada Penipuan Bermodus Program Pemkot

Laporan: Iswahyudi Artya

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM –  Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan program Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, (08/02/25).

Peringatan ini muncul setelah sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi korban penipuan oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai pemkot.

Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tidak pernah meminta uang atau data pribadi secara langsung dalam program-programnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak kelurahan atau kecamatan sebelum mempercayai tawaran bantuan yang mengatasnamakan pemkot.

\”Jika ada orang yang mengaku membawa program UMKM, bantuan sosial, atau layanan kependudukan, pastikan dulu apakah benar dari pemkot. Jangan mudah percaya jika bukan dari lurah, camat, atau kepala dinasnya langsung,\” ujar Eri, Sabtu (8/2/2025).

Modus Penipuan Menargetkan UMKM

Kasus terbaru yang terjadi di Surabaya Barat menunjukkan bahwa pelaku menggunakan modus dengan menawarkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM. Namun, untuk mendapatkan bantuan tersebut, korban diminta menyerahkan sejumlah uang sebagai \”administrasi\” atau \”pengurusan berkas\”. Setelah menerima uang, pelaku menghilang dan tidak bisa dihubungi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya, Dewi Soeriyawati, menegaskan bahwa pemkot tidak pernah memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai.

\”Kami telah mengingatkan para pelaku UMKM agar tidak mudah tertipu. Jika ada yang menawarkan pinjaman atau bantuan modal dengan meminta uang terlebih dahulu, itu jelas bukan dari pemkot,\” kata Dewi.

Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan

Menanggapi kasus ini, Pemkot Surabaya berjanji akan memperketat pengawasan terhadap penyebaran informasi terkait program pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

\”Kami akan memperketat verifikasi terhadap setiap program yang berjalan di lapangan. Setiap kegiatan di kelurahan atau kecamatan harus dipastikan berasal dari pemkot agar warga tidak menjadi korban penipuan,\” tegas Eri.

Warga yang menemukan indikasi penipuan diharapkan segera melaporkan ke pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti. Pemkot juga membuka jalur pengaduan melalui kelurahan, kecamatan, dan dinas terkait untuk memastikan program yang diterima masyarakat benar-benar resmi. (*)