Delapan Tahun Pimpin Susukan, Joni Anwar Tuai Apresiasi Warga di Tengah Dinamika Pilkades

Laporan: Wahyu Widodo

KAB. SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Menjadi kepala desa bukan sekadar menduduki jabatan, melainkan juga memikul tanggung jawab yang terkadang menuntut pengorbanan waktu bersama keluarga. Gambaran itulah yang diceritakan Nurhamidah (43), istri Kepala Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Joni Anwar, yang kini kembali maju sebagai bakal calon kepala desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Susukan 2026.

Di mata Nurhamidah, sang suami dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Ia menyebut Joni tidak segan membantu warga yang membutuhkan, baik melalui tenaga, pikiran, maupun materi sesuai kemampuan. Bahkan, urusan masyarakat kerap menjadi prioritas ketika berbenturan dengan waktu untuk keluarga.

Kesibukan tersebut, menurut Nurhamidah, menjadi bagian dari perjalanan suaminya selama menjalankan amanah sebagai kepala desa. Waktu yang sebelumnya lebih banyak dihabiskan bersama keluarga perlahan tersita oleh berbagai kegiatan pemerintahan desa dan kebutuhan masyarakat.

“Orangnya baik, dermawan. Kalau ada orang minta bantuan, semampunya pasti dibantu. Bisa berupa pikiran, tenaga, kadang materi juga. Bahkan, kalau ada kegiatan warga, kepentingan masyarakat sering lebih diutamakan,” ujar Nurhamidah.

Namun, pengabdian itu bukan berarti tanpa konsekuensi di lingkungan keluarga. Nurhamidah mengakui, pada awal suaminya menjabat kepala desa, dirinya sempat merasa keberatan karena waktu kebersamaan mereka berkurang.

Sebelum menjadi kepala desa, Joni dinilai memiliki lebih banyak kesempatan untuk berada di rumah. Situasinya berubah setelah tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan masyarakat semakin menyita waktu.

“Awal-awal ya protes, Pak. Tapi lama-kelamaan, setelah tahu kegiatannya seperti apa, akhirnya saya mengizinkan dan mendukung,” tuturnya.

Seiring berjalannya waktu, Nurhamidah mengaku semakin memahami bahwa tugas kepala desa tidak berhenti pada jam kerja formal. Ada berbagai urusan warga yang membutuhkan perhatian, sehingga seorang kepala desa dituntut untuk selalu siap menjalankan tanggung jawabnya.

Pengalaman mendampingi Joni selama satu periode kepemimpinan turut membentuk pemahamannya mengenai konsekuensi pengabdian tersebut. Kini, ia menyatakan tetap memberikan dukungan ketika sang suami memutuskan kembali maju dalam Pilkades Susukan 2026.

Istri Sempat Terkejut Mendengar Isu Negatif

Di tengah persiapan menuju pemilihan kepala desa, Nurhamidah tidak menampik bahwa dirinya sempat terkejut ketika mendengar berbagai isu negatif yang beredar mengenai suaminya.

Sebagai istri, ia mengaku ingin mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Karena itu, ia memilih meminta penjelasan langsung kepada Joni sebelum menentukan sikap.

“Pertama ya kaget, Pak. Karena setahu saya, suami saya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Saya kemudian klarifikasi langsung kepada suami, kok keadaannya bisa seperti ini,” katanya.

Nurhamidah menegaskan bahwa pandangannya tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya selama mendampingi sang suami. Setelah memperoleh penjelasan dari Joni, ia memutuskan tetap mendukung langkah politik suaminya.

“Saya akhirnya merestui pencalonan Bapak yang kedua,” ucapnya.

Dukungan dari keluarga menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Joni menghadapi Pilkades Susukan. Meski demikian, berbagai isu yang berkembang menjelang pemilihan tetap perlu disikapi secara proporsional, dengan mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.

Warga Sebut Kepemimpinan Joni Terbuka dan Memikirkan Masyarakat

Apresiasi terhadap Joni Anwar tidak hanya datang dari lingkungan keluarga. Sejumlah warga Desa Susukan juga menyampaikan pandangan mereka mengenai kepemimpinan Joni selama menjabat kepala desa.

Salah satunya Nafik Umami. Ia menilai kepemimpinan Joni selama satu periode, yang disebutnya berlangsung selama delapan tahun, berjalan cukup baik. Menurutnya, Joni merupakan sosok yang terbuka, apa adanya, dan memiliki perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pak Joni selama menjabat satu periode atau delapan tahun itu bagus, Pak. Tidak ada kendala apa pun. Dia transparan, apa adanya, dan memikirkan warga,” ungkap Nafik.

Nafik juga menanggapi berbagai isu yang muncul menjelang Pilkades Susukan 2026. Menurut pandangannya, dinamika politik desa dapat memunculkan perbedaan pendapat dan penilaian terhadap calon kepala desa.

Ia menduga isu negatif yang beredar berkaitan dengan kepentingan pihak tertentu. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadi Nafik dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kampanye hitam ataupun kepentingan politik tertentu.

“Kalau ada isu-isu yang tidak baik atau istilahnya black campaign, menurut saya itu hanya kepentingan segelintir orang. Saya ngomong seperti ini berani bertanggung jawab karena saya tahu Pak Joni itu seperti apa,” tegasnya.

Menurut Nafik, keputusan Joni untuk kembali mencalonkan diri juga tidak terlepas dari adanya dorongan masyarakat yang berharap kepemimpinan di Desa Susukan dapat berlanjut.

“Jelas ada dorongan warga untuk maju lagi,” katanya.

Meski demikian, dukungan yang disampaikan sejumlah warga tersebut tidak serta-merta mewakili seluruh masyarakat Desa Susukan. Dalam kontestasi Pilkades, setiap warga tetap memiliki hak untuk menilai rekam jejak, program, dan kemampuan masing-masing calon sebelum menentukan pilihan.

Warga Lansia Rasakan Perubahan Desa

Pandangan lain disampaikan Sutinseh (70), warga Desa Susukan yang mengaku merasakan sejumlah perubahan selama Joni Anwar menjabat sebagai kepala desa.

Ia menyoroti keberadaan deretan rumah toko (ruko) di depan MTs serta pembangunan jalan yang menurutnya menjadi bagian dari perkembangan desa. Keberadaan fasilitas dan infrastruktur tersebut dinilai turut mendukung aktivitas masyarakat.

“Alhamdulillah, saya merasakan selama Pak Joni menjadi lurah. Ada ruko-ruko di depan MTs, jalan juga. Walaupun masih ada kekurangan, karena manusia tidak ada yang sempurna,” ujarnya.

Bagi Sutinseh, pembangunan desa merupakan proses yang membutuhkan waktu. Ia mengakui masih ada sejumlah program yang belum sepenuhnya terlaksana. Karena itu, ia berharap pekerjaan yang belum tuntas dapat dilanjutkan apabila Joni kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Mudah-mudahan kalau Pak Joni jadi lagi, program-program yang belum selesai bisa dilanjutkan sampai bagus,” tuturnya.

Harapan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan desa tidak hanya diukur dari program yang sudah dikerjakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah desa menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sutinseh juga memandang perbedaan pilihan dalam Pilkades sebagai hal yang lumrah. Menurutnya, setiap orang memiliki penilaian masing-masing terhadap sosok pemimpin, sehingga perbedaan dukungan semestinya tidak menjadi alasan untuk merusak hubungan antarwarga.

“Namanya orang, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu biasa. Manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelebihannya,” katanya.

Berharap Persoalan Transaksi Lahan Tidak Menimbulkan Kesalahpahaman

Selain menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan desa, Sutinseh turut menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait transaksi lahan.

Ia mengaku mengetahui proses pembicaraan harga dalam transaksi lahan yang pernah melibatkan dirinya. Menurut Sutinseh, penentuan harga merupakan bagian dari proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkepentingan hingga tercapai kesepakatan.

Ia menceritakan bahwa Joni pernah datang untuk membicarakan harga lahan. Dalam pembicaraan tersebut, Sutinseh menyampaikan batas harga yang dapat diterimanya.

“Pak Joni pernah ke tempat saya. Kalau harga segini, saya belum boleh. Kalau segini, saya oke,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalamannya itu, Sutinseh berharap persoalan transaksi lahan tidak langsung dikaitkan dengan persoalan lain tanpa memahami rangkaian kejadian dan duduk perkaranya secara utuh.

Ia mengaku terkejut ketika mendengar isu yang menurutnya berpotensi memengaruhi nama baik Joni. Kendati demikian, penjelasan Sutinseh mengenai pengalaman transaksi tersebut merupakan keterangannya sebagai salah satu pihak yang mengetahui proses pembicaraan harga, bukan penetapan atas benar atau tidaknya seluruh persoalan yang beredar.

Dalam situasi menjelang pemilihan kepala desa, informasi mengenai transaksi maupun persoalan lainnya perlu diperiksa secara cermat. Klarifikasi dari pihak-pihak terkait dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kesimpangsiuran informasi.

Pilkades Susukan 2026 Jadi Momentum Menilai Rekam Jejak

Dukungan Nurhamidah sebagai istri, Nafik Umami sebagai warga, serta Sutinseh yang mengaku merasakan perubahan pembangunan menjadi gambaran pandangan sebagian masyarakat terhadap sosok Joni Anwar.

Ketiganya menyampaikan penilaian berdasarkan pengalaman dan sudut pandang masing-masing. Nurhamidah menyoroti sisi pribadi dan pengorbanan waktu keluarga, Nafik menilai keterbukaan kepemimpinan, sedangkan Sutinseh menyinggung pembangunan desa sekaligus harapan terhadap program yang belum selesai.

Namun, Pilkades bukan hanya tentang dukungan personal atau penilaian terhadap masa lalu. Kontestasi tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai program kerja, transparansi pengelolaan pemerintahan desa, serta kemampuan calon menjawab kebutuhan warga ke depan.

Di tengah dinamika politik yang mulai menghangat, masyarakat diharapkan tetap menjaga kerukunan, menghormati perbedaan pilihan, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

Joni Anwar kini kembali berupaya mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk melanjutkan kepemimpinan di Desa Susukan. Keputusan akhir berada di tangan warga yang memiliki hak pilih, dengan pertimbangan berdasarkan rekam jejak, program, dan penilaian masing-masing terhadap calon yang berkontestasi.

Bagi masyarakat Susukan, harapan terhadap pemimpin berikutnya tetap bermuara pada hal yang sama: pemerintahan desa yang terbuka, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. (*)