Dari Asap ke Aksi Nyata: Muh Haris Dorong PLTU Batang Naik Kelas dalam Kinerja Lingkungan dan Perkuat Hubungan Sosial

Laporan: Andy S

BATANG | SUARAGLOBAL.COM – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang kembali menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I, H. Muh Haris, M.Si. Dalam kunjungan yang berlangsung di kompleks PLTU milik PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) ini, Haris menyampaikan apresiasi sekaligus catatan strategis terkait kinerja lingkungan dan hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar, (24/04/25).

Menurut Muh Haris, PLTU Batang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki peran vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas besar 2 x 1.000 megawatt (MW), PLTU ini berkontribusi signifikan dalam memasok listrik ke PT PLN (Persero) dan menunjang stabilitas pasokan energi di Pulau Jawa.

“PLTU Batang telah menggunakan teknologi Ultra Super Critical (USC) yang jauh lebih efisien dalam konsumsi batu bara dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, kami juga mencatat penggunaan teknologi pendukung seperti Low NOx Burner, Fabric Filter, dan Flue-Gas Desulphurization yang patut diapresiasi,” kata Haris mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski demikian, Haris menyoroti bahwa masih terdapat ruang besar untuk peningkatan, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PLTU Batang baru mengantongi peringkat “Biru” dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang berarti hanya memenuhi standar minimum kepatuhan.

“Peringkat Biru menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi ketentuan dasar, tetapi belum melampaui kewajiban. Ini semestinya jadi cambuk untuk berinovasi lebih jauh agar bisa meraih PROPER Hijau atau bahkan Emas. Jangan puas di zona nyaman,” tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris juga mempertanyakan sejauh mana perusahaan telah merespons berbagai keluhan dari masyarakat sekitar. Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dan dua arah antara manajemen PLTU dan warga terdampak, khususnya yang berkaitan dengan isu debu, limbah, dan dampak sosial lainnya.

“PLTU Batang seharusnya tidak hanya menjadi simbol pembangunan infrastruktur, tetapi juga contoh relasi sosial yang harmonis. Kepercayaan publik dibangun dari keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses,” ujar Haris.

Sebagai bagian dari pengawasan legislatif, Fraksi PKS juga mendorong agar proses pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan dilakukan secara berkala dan melibatkan warga. Tidak hanya itu, ia juga menekankan agar perusahaan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) secara nyata, bukan hanya sebagai formalitas.

“Program CSR harus menyentuh kebutuhan nyata masyarakat—pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi. Jangan sekadar seremoni atau bantuan sesaat,” tandasnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi Komisi XII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor energi dan lingkungan, guna memastikan bahwa pembangunan pembangkit listrik tidak hanya efisien dan berdaya saing, tetapi juga adil dan berkelanjutan dari sisi sosial dan ekologis.

Dengan harapan besar agar PLTU Batang mampu naik kelas dalam hal kinerja lingkungan dan sosial, Muh Haris menutup kunjungannya dengan ajakan untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat demi masa depan energi yang lebih bersih dan inklusif. (*)