Ombudsman RI: MPP Bangkalan Didorong Tingkatkan Layanan, Digitalisasi Jangan Abaikan Akses Manual

Laporan: Ninis Indrawati

BANGKALAN | SUARAGLOBAL.COM – Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan nasional usai dikunjungi langsung oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Prof. Dr. Muhammad Najih, pada Kamis (19/6/25). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan layanan publik serta sebagai momen memberikan masukan konkret kepada pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanannya.

Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman RI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin lembaganya untuk menjalin silaturahmi kelembagaan dan memastikan bahwa setiap unit pelayanan publik, termasuk di daerah, mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan secara nasional.

“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana dinamika layanan publik yang terjadi di MPP Bangkalan. Evaluasi kami harapkan menjadi pijakan untuk perbaikan ke depan,” ujar Najih.

Fokus Evaluasi: Digitalisasi dan Keadilan Akses Layanan

Salah satu aspek penting yang menjadi sorotan dalam evaluasi Ombudsman RI adalah terkait digitalisasi layanan. Najih mengapresiasi langkah Bangkalan yang mulai beralih ke sistem pelayanan berbasis digital. Namun, ia juga memberikan catatan bahwa digitalisasi harus dilakukan secara inklusif, tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang masih kesulitan mengakses teknologi.

“Transformasi digital itu penting, tapi jangan lupakan kelompok rentan—mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Buku panduan layanan, brosur manual, dan pendampingan petugas tetap harus tersedia,” tegasnya.

Ombudsman RI juga menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang ramah dan mudah diakses, tidak hanya dari sisi aplikasi, tetapi juga dalam hal penyampaian informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

Bangkalan Dinilai Masih Harus Berbenah

Berdasarkan catatan internal Ombudsman, Bangkalan saat ini masih menempati peringkat layanan publik yang relatif rendah di antara kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat MPP merupakan wajah utama pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Ketua Ombudsman menyempatkan diri untuk meninjau langsung beberapa titik layanan di MPP Bangkalan, termasuk loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang menjadi pusat pengurusan izin usaha dan layanan administratif lainnya.

Pemkab Bangkalan Siap Tindaklanjuti Masukan

Mewakili Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Wakil Bupati Fauzan Ja’far turut mendampingi jalannya kunjungan dan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan Ombudsman RI terhadap kondisi pelayanan di daerahnya.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh OPD terkait,” ujar Fauzan.

Selain melakukan pemantauan layanan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan agenda kerja sama antara Ombudsman RI dan Universitas Trunojoyo Madura. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pendidikan tinggi dan penguatan pelayanan publik di Pulau Madura.

Langkah Menuju Pelayanan yang Responsif dan Inklusif

Kehadiran Ombudsman RI di Bangkalan diharapkan menjadi pemicu semangat perubahan. Pemerintah daerah didorong untuk lebih proaktif dalam menciptakan layanan publik yang responsif, berkeadilan, dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Melalui masukan yang konstruktif, serta kolaborasi yang terbangun antar-lembaga, pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan ke depan diharapkan dapat menjelma menjadi lebih modern, manusiawi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)