DPRD Jatim Pastikan UMKM Dapat Akses Kredit Terjangkau, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM — DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat melalui dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu fokus utama adalah memastikan tersedianya skema kredit yang mudah, murah, dan berkeadilan bagi pelaku usaha di seluruh daerah.

Langkah ini dinilai strategis mengingat kondisi ekonomi global dan nasional masih dibayangi ketidakpastian, sehingga UMKM menjadi sektor yang harus benar-benar dijaga agar tetap mampu menopang perekonomian masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa peran UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi telah terbukti terutama saat krisis pandemi Covid-19. Sektor inilah yang dinilai paling tangguh dan terus bergerak ketika sektor lain mengalami kontraksi.

“UMKM ini tulang punggung ekonomi rakyat. Sejak masa pandemi, justru sektor inilah yang mampu bertahan dan tetap bergerak. Karena itu, negara dan pemerintah daerah wajib hadir memastikan keberlangsungan mereka,” ujar Lilik, Jumat (9/1/2026).

Sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur, Lilik menekankan bahwa tantangan ekonomi hari ini tidak hanya menuntut UMKM untuk bertahan, namun juga naik kelas. Untuk mencapai itu, penguatan akses permodalan menjadi kunci.

Melalui Komisi C DPRD Jawa Timur, pihaknya mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor perbankan, khususnya Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kolaborasi ini guna menyediakan produk kredit yang benar-benar ramah UMKM, termasuk lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Program Prokesra yang dinilai memiliki bunga rendah dan syarat lebih ringan.

“Permodalan tidak boleh menjadi penghambat UMKM untuk berkembang. Kami pastikan skema kredit yang disalurkan perbankan daerah bisa diakses pelaku usaha kecil dengan biaya yang terjangkau,” tegasnya.

Selain mendorong skema kredit, DPRD Jawa Timur juga kini mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal baru terhadap BPR. Penyertaan modal ini disebut bukan hanya untuk memperkuat kelembagaan BPR, namun juga membuka ruang lebih luas bagi perluasan penyaluran kredit ke pelaku UMKM.

“Tujuannya jelas, dampaknya harus dirasakan UMKM. Dengan permodalan BPR yang kuat, program pembiayaan seperti Prokesra bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil,” lanjut Lilik.

Dirinya berharap adanya sinergi berkelanjutan antara DPRD, pemerintah daerah, dan perbankan sebagai ekosistem yang sehat untuk mendukung UMKM. Dengan akses permodalan yang memadai, UMKM di Jawa Timur diharapkan dapat tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)