Hilirisasi Garam Dipercepat, PT Garam Bangun Infrastruktur Strategis

Laporan: Iswahyudi Artya

GRESIK | SUARAGLOBAL.COM – Upaya Indonesia melepaskan ketergantungan impor garam industri kini kian nyata. Pemerintah melalui PT Garam (Persero) mulai membangun infrastruktur industri garam secara masif sebagai bagian dari percepatan swasembada garam nasional yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Pembangunan tersebut menjadi tonggak penting dalam program hilirisasi garam nasional yang selama ini dinantikan. Sejumlah wilayah strategis ditetapkan sebagai pusat pengembangan industri, di antaranya Segoromadu dan Manyar di Kabupaten Gresik, serta Sampang, Madura.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, produksi garam nasional hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat, sementara garam untuk sektor industri seperti kimia, pangan, dan farmasi masih bergantung pada impor. Kesenjangan inilah yang kini coba dipersempit melalui penguatan infrastruktur industri garam dalam negeri.

Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi ID FOOD, holding BUMN pangan yang menaungi PT Garam, Bernadetta Raras, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama menuju swasembada garam yang berkelanjutan, (06/02/26).

“Penguatan infrastruktur industri garam merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas garam nasional agar mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri,” ujar Bernadetta.

Dalam pengembangannya, PT Garam mengadopsi teknologi Mechanical Vapor Recompression (MPR), sebuah terobosan modern yang memungkinkan air laut diolah langsung menjadi bahan baku garam industri dengan standar mutu tinggi. Teknologi ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga konsistensi kualitas garam nasional.

Tak hanya membangun pabrik bahan baku industri, PT Garam juga menyiapkan fasilitas garam olahan khusus untuk kebutuhan industri pangan dan minuman. Pabrik ini ditargetkan memiliki kapasitas produksi sekitar 80 ribu ton per tahun.

Menariknya, bahan baku produksi tetap berasal dari garam rakyat, sehingga program hilirisasi ini tidak hanya berorientasi industri, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani garam di wilayah pesisir.

Berdasarkan proyeksi nasional, kebutuhan garam Indonesia saat ini mencapai sekitar 5,7 juta ton per tahun, dan diperkirakan melonjak hingga 7,2 juta ton per tahun seiring pertumbuhan industri kimia, pangan, dan farmasi. Sementara itu, total produksi garam dalam negeri masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, menjadikan penguatan industri sebagai kebutuhan mendesak.

Melalui pembangunan infrastruktur industri garam ini, PT Garam menargetkan peningkatan kapasitas produksi nasional secara signifikan. Langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan penghentian impor garam pangan dan farmasi mulai tahun 2026, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan nasional.

Meski fokus pada industrialisasi, PT Garam menegaskan bahwa petani garam rakyat tetap menjadi pilar utama industri garam nasional. Hingga kini, seluruh produksi garam nasional masih mengandalkan proses evaporasi air laut yang dilakukan masyarakat pesisir.

Ke depan, pengembangan industri garam nasional juga akan diarahkan pada industri berbasis air laut, guna memanfaatkan berbagai mineral strategis yang dibutuhkan untuk mendukung industri dan memperkuat ketahanan nasional.

Dengan sinergi antara pemerintah, Kementerian BUMN, ID FOOD, PT Garam, serta masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur industri ini diharapkan menjadi kunci terwujudnya swasembada garam nasional, sekaligus memperkokoh kemandirian dan daya saing industri Indonesia di masa depan. (*)