Yordan Batara Goa Pastikan BPJS PBI Tetap Aktif, Anak Rangkah Jangan Sampai Putus Sekolah!

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Kabar melegakan datang bagi warga Kelurahan Rangkah, Surabaya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Komisi A, Yordan M. Batara Goa, S.T., M.Si., menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibiayai pemerintah pada prinsipnya tetap aktif dan tidak diblokir hanya karena tidak digunakan.

Penegasan itu disampaikan Yordan saat menggelar reses masa sidang 8–15 Februari 2026 di RW 08 Kelurahan Rangkah. Bertempat di Balai RW, suasana dialog berlangsung hangat namun penuh harapan. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Mulai dari kepesertaan BPJS yang mendadak dinonaktifkan, anak-anak yang terancam putus sekolah, hingga bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, semuanya disampaikan secara terbuka.

Menanggapi keluhan warga terkait BPJS PBI, Yordan memberikan penjelasan lugas. Ia menyebut, penonaktifan yang terjadi pada sebagian peserta umumnya disebabkan oleh proses validasi dan pemadanan data secara nasional.

“BPJS PBI tidak diblokir hanya karena tidak dipakai. Biasanya ada pembaruan data. Silakan segera cek dan lakukan verifikasi agar bisa aktif kembali,” ujar Yordan di hadapan warga.

Ia menambahkan, masyarakat yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya. Caranya, dengan berkoordinasi melalui puskesmas, kelurahan, maupun dinas sosial setempat agar proses verifikasi dapat segera dilakukan.

Yordan juga mengingatkan pentingnya pembaruan data kependudukan agar tidak terjadi kendala administratif di kemudian hari. Menurutnya, sinkronisasi data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.

Tak hanya soal kesehatan, isu pendidikan turut menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Yordan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan, tanpa terkendala persoalan administrasi.

Ia mendorong adanya pendataan kolektif di tingkat RW dan kelurahan, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP).

“Kita tidak boleh membiarkan anak putus sekolah hanya karena masalah administrasi atau kurang informasi. Selama syaratnya terpenuhi, bantuan pendidikan harus sampai kepada yang berhak,” tegasnya.

Yordan meminta agar perangkat wilayah bersama masyarakat aktif menginventarisasi data siswa yang berpotensi tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, sehingga dapat segera diusulkan menerima bantuan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua RW 08, Anang, menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi juga memberi perhatian terhadap program rumah tidak layak huni (rutilahu). Ia menyoroti kondisi sejumlah rumah warga di kawasan Tambak Segaran yang masih membutuhkan bantuan perbaikan.

Menanggapi hal tersebut, Yordan berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan warga melalui mekanisme di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat.

“Reses adalah ruang komunikasi dua arah. Aspirasi warga menjadi dasar perjuangan kami dalam menyusun kebijakan dan pengawasan,” pungkasnya.

Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat, Yordan berharap layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan. Bagi warga Rangkah, harapan itu kini kembali menyala BPJS tetap aktif, dan anak-anak tetap melangkah ke sekolah. (*)