Jateng Siaga Kemarau 2026, 123 Juta Liter Air Bersih Disiapkan untuk 18 Daerah Rawan

Laporan: Andi Saputra

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM — Ancaman kemarau panjang 2026 tak dianggap enteng oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langkah cepat dan terukur langsung disiapkan: sebanyak 123 juta liter air bersih digelontorkan sebagai “tameng” menghadapi potensi krisis air di berbagai wilayah rawan kekeringan.

Kesiapsiagaan ini dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten/kota. Total ada 18 daerah yang masuk dalam peta rawan terdampak dan akan menjadi prioritas distribusi.

Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan hasil koordinasi lintas daerah yang sudah dimatangkan sejak awal tahun.

“Tahun 2026 ini, hasil koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, sudah disiapkan 123 juta liter air dari 18 daerah yang diperkirakan terdampak. Semua sudah siap untuk didistribusikan,” ujar Bergas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I-2026, Senin (4/5/2026).

Meski sejumlah wilayah masih diguyur hujan, Jawa Tengah diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Juni hingga Desember 2026. Polanya disebut-sebut akan menyerupai kondisi tahun 2024, yang kala itu memicu distribusi besar-besaran air bersih.

Sebagai gambaran, pada 2024 lalu, BPBD Jateng bersama daerah hanya mampu menyalurkan sekitar 54 juta liter air bersih. Artinya, kesiapan tahun ini melonjak lebih dari dua kali lipat sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah tak ingin kecolongan.

Namun, di balik kesiapan tersebut, ada tantangan yang masih dikaji, yakni pembiayaan distribusi. Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi faktor krusial yang memengaruhi operasional pengiriman air bersih ke daerah-daerah terdampak.

“Perhitungan biaya distribusi masih kami kaji karena ada kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ini menjadi salah satu pertimbangan,” jelas Bergas.

Tak hanya soal air, kesiapan juga mencakup armada pengangkut hingga strategi distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa langkah antisipasi telah dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota.

Ia menekankan, dampak kemarau tidak hanya soal kekeringan, tetapi juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

“Kita koordinasikan semua pihak, termasuk BUMD, agar dampak kekeringan bisa ditekan. Tidak hanya soal air bersih, tapi juga dampaknya terhadap swasembada pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat. Salah satu pihak yang akan diajak berkoordinasi adalah PT Pertamina.

“Distribusi ini untuk kebencanaan dan kedaruratan, sehingga perlu kolaborasi. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pertamina,” ujarnya.

Dengan kesiapan matang dan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Jateng berharap dampak kemarau panjang 2026 bisa ditekan semaksimal mungkin baik bagi kebutuhan air bersih masyarakat maupun keberlangsungan sektor pangan. (*)