Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan Turun ke Desa Bener, Warga Antusias Ikuti Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Laporan: Wahyu Widodo

KAB. SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM — Ratusan warga Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang memadati Aula Pinus Park Desa Bener pada Minggu (10/5/2026) untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar bersama BPJS Kesehatan dan Komisi IX DPR RI.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pemanfaatan layanan kesehatan melalui Program JKN sekaligus membuka ruang dialog antara warga dengan pihak BPJS Kesehatan mengenai berbagai persoalan layanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

Kepala Desa Bener, Syaifudin, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Desa Bener sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan layanan kesehatan yang dapat diakses melalui BPJS Kesehatan.

“Terima kasih karena Desa Bener dipercaya menjadi lokasi sosialisasi ini sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara langsung. Silakan masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya terkait layanan BPJS Kesehatan maupun program JKN,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, Muh. Haris turut memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan, termasuk kemitraan strategis bersama BPJS Kesehatan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antara DPR RI, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan harus terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta JKN serta mengetahui berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijaga bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Subkhan, menjelaskan bahwa Program JKN merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal. Dukungan Komisi IX DPR RI juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan program JKN di berbagai daerah.

“Program JKN hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memberikan dukungan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal,” jelasnya.

Subkhan menambahkan, BPJS Kesehatan juga memiliki layanan Mobil Penyuluhan Keliling yang bertujuan mendekatkan informasi kepada masyarakat hingga ke wilayah desa. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh edukasi terkait kepesertaan, prosedur layanan kesehatan, hingga penyampaian keluhan secara langsung.

Terkait isu kepesertaan BPJS nonaktif yang sempat menjadi perhatian masyarakat, pihak BPJS Kesehatan memastikan telah melakukan koordinasi bersama dinas terkait dan hingga saat ini tidak terdapat perubahan signifikan terhadap jumlah kepesertaan.

“Apabila masyarakat mengalami kendala atau memiliki keluhan, kami berharap dapat segera disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti dan diberikan solusi,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa kondisi anggaran BPJS Kesehatan tetap berjalan dengan baik sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terus dilakukan secara maksimal.

Lebih lanjut, Subkhan menilai Program JKN tidak hanya berperan dalam sektor kesehatan, namun juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat tidak lagi terbebani biaya pengobatan yang tinggi saat mengalami sakit.

“Harapannya, masyarakat yang sedang sakit tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik tanpa harus terbebani secara ekonomi, sehingga dapat mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat biaya kesehatan,” ungkapnya.

Selain layanan kesehatan umum, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) bagi masyarakat penderita penyakit kronis. Program tersebut memberikan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan agar kualitas hidup peserta tetap terjaga.

Di akhir kegiatan, BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi kepada Komisi IX DPR RI atas dukungan dan sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Semarang. (*)