Kasus Dugaan Kecurangan UTBK Gegerkan Surabaya, DPRD Jatim Minta Evaluasi Total

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Dugaan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Surabaya menuai perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Munculnya indikasi manipulasi dokumen dan identitas peserta membuat kalangan legislatif mendesak adanya penguatan sistem verifikasi serta pengawasan yang lebih ketat dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa integritas sistem seleksi pendidikan harus dijaga secara maksimal agar tidak tercoreng oleh praktik-praktik curang yang merugikan peserta lain.

Menurutnya, sistem pengawasan UTBK harus segera dievaluasi dan diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan seleksi berikutnya.

“Kami berharap sistem verifikasi peserta UTBK diperkuat agar praktik kecurangan seperti ini tidak kembali terjadi,” ujar Lilik, Minggu (10/5/2026).

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polrestabes Surabaya, yang dinilai bergerak cepat dalam mengungkap dugaan praktik curang tersebut. Langkah aparat dianggap penting untuk menjaga rasa keadilan bagi ribuan peserta yang telah mengikuti seleksi dengan jujur dan penuh perjuangan.

Bagi Lilik, kasus manipulasi identitas dan dokumen dalam UTBK bukan sekadar persoalan administratif biasa. Lebih dari itu, tindakan tersebut dinilai dapat merusak moral dunia pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi nasional.

“Pendidikan harus berdiri di atas nilai kejujuran dan integritas. Jangan sampai peserta yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh justru dirugikan oleh praktik curang,” tegas legislator asal daerah pemilihan Surabaya tersebut.

DPRD Jatim menilai momentum ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh oleh seluruh pihak terkait, termasuk panitia penyelenggara UTBK dan lembaga pendidikan tinggi. Penguatan sistem keamanan dinilai mendesak dilakukan, mulai dari tahap pendaftaran, pemeriksaan identitas peserta, hingga pengawasan saat ujian berlangsung.

Lilik mendorong pemanfaatan teknologi verifikasi yang lebih modern dan ketat guna meminimalkan peluang penyalahgunaan identitas maupun praktik perjokian.

Menurutnya, pengawasan yang kuat sejak awal akan mampu menutup celah terjadinya manipulasi data peserta.

“Kalau sistem pengawasannya kuat, maka potensi penyalahgunaan identitas dan praktik curang bisa dicegah lebih dini,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPRD Jatim juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kecurangan tersebut apabila ditemukan adanya pihak-pihak yang bekerja secara terorganisir dalam praktik manipulasi dokumen UTBK.

Penindakan tegas dinilai penting bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga demi menjaga marwah dunia pendidikan agar tetap bersih dan adil bagi seluruh peserta.

“Semua pihak harus bersama-sama menjaga sistem pendidikan tetap bersih, adil, dan berintegritas,” pungkasnya. (*)