Gebrakan Menko PM Muhaimin! Kawasan Industri Diminta Buka Pintu Kerja dan Usaha bagi Warga Miskin

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Kawasan industri tak lagi cukup hanya menjadi mesin penggerak ekonomi dan pusat investasi. Keberadaannya kini didorong agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar, terutama warga miskin yang membutuhkan akses pekerjaan, keterampilan, dan peluang usaha untuk meningkatkan taraf hidup.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengajak kawasan industri di berbagai daerah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pendekatan baru pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial, tetapi juga mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan, kesempatan, serta akses ekonomi yang lebih baik.

Komitmen itu disampaikan Muhaimin seusai menggelar rapat bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan perwakilan 23 kawasan industri di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk mengoptimalkan peran dunia industri dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan sekaligus memperluas pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan industri.

“Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, dengan model pendekatan baru penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan, kita ingin kawasan-kawasan industri berkolaborasi, bergotong royong, dan memiliki standar yang baik dalam melaksanakan model-model pemberdayaan,” ujar Muhaimin.

Petakan Kantong Kemiskinan di Sekitar Kawasan Industri

Muhaimin menilai kawasan industri memiliki potensi besar untuk memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat di sekitarnya. Aktivitas industri tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja, tetapi juga membuka peluang usaha baru apabila diikuti program pemberdayaan yang terarah.

Salah satu langkah awal yang didorong pemerintah adalah memetakan kantong-kantong kemiskinan di sekitar kawasan industri menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengetahui kondisi masyarakat, menentukan kelompok sasaran, serta mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi melalui program pemberdayaan.

Dengan data yang lebih terarah, intervensi diharapkan tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan potensi ekonomi di setiap wilayah.

“Radius tertentu dari kawasan industri itu bisa kita ketahui melalui DTSEN. Ada kantong-kantong kemiskinan yang bisa kita intervensi melalui kolaborasi di sekitar kawasan industri,” kata Muhaimin.

Pendekatan ini diharapkan membuat program pemberdayaan lebih tepat sasaran. Masyarakat yang membutuhkan pelatihan kerja, misalnya, dapat diarahkan mengikuti program peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan. Sementara itu, warga yang memiliki potensi usaha dapat didorong mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, keberadaan kawasan industri diharapkan memberikan dampak yang lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Warga Miskin Dilatih agar Siap Bekerja

Setelah kelompok sasaran dan kebutuhan masyarakat teridentifikasi, kawasan industri didorong mengambil peran dalam membuka akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pelatihan bagi masyarakat miskin agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Program tersebut dinilai penting untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja industri dengan masyarakat yang selama ini belum memiliki akses memadai terhadap kesempatan kerja.

Melalui pelatihan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.

Selain pelatihan, Muhaimin juga mendorong pengembangan program padat karya produktif. Program ini diharapkan mampu membuka kesempatan kerja sekaligus memberikan penghasilan kepada masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah.

Pemberdayaan tersebut tidak berhenti pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan kapasitas ekonominya.

“Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Padat karya produktif bisa kita lakukan, kolaborasi untuk UMKM untuk mendorong kelas menengah baru, lalu tentu saja orang miskin kita latih untuk siap kerja,” ujarnya.

UMKM Didorong Masuk Rantai Pasok Industri

Selain membuka akses pekerjaan, kolaborasi kawasan industri juga diarahkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Muhaimin mendorong agar dunia industri tidak hanya berfokus pada kegiatan produksi di dalam kawasan, tetapi juga membuka ruang kerja sama dengan pelaku usaha lokal.

Kolaborasi tersebut berpotensi memperluas kesempatan berusaha, memperkuat rantai pasok industri, serta menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.

UMKM di sekitar kawasan industri diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai aktivitas pendukung kegiatan perusahaan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang tersedia.

Melalui pola kemitraan tersebut, pelaku usaha lokal berpeluang meningkatkan kemampuan produksi, memperluas pasar, dan mengembangkan kegiatan usaha secara lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, keterlibatan industri dapat memberikan manfaat berupa penguatan ekosistem usaha di lingkungan sekitar. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak hanya terjalin melalui program sosial, tetapi juga melalui kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.

Muhaimin menilai pengalaman perusahaan dalam membina lingkungan dan menjalankan program sosial dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.

Pendidikan Vokasi Jadi Model Pemberdayaan

Pengembangan keterampilan masyarakat juga dapat memanfaatkan pengalaman sejumlah kawasan industri dalam menyelenggarakan pelatihan, peningkatan kapasitas, serta pembinaan pendidikan vokasi.

Praktik-praktik baik yang telah berjalan dinilai dapat menjadi model untuk diterapkan di wilayah lain dengan menyesuaikan kebutuhan dan potensi setempat.

Bahkan, kawasan industri yang telah memiliki sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) berstandar internasional dinilai mempunyai pengalaman yang dapat dikembangkan di lokasi strategis lainnya.

Keberadaan lembaga pendidikan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana dunia industri dapat berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja diharapkan membantu mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan industri.

Jika dikembangkan secara terarah, pelatihan dan pendidikan vokasi dapat menjadi bagian penting dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

Wakil Menteri Perindustrian Diminta Pimpin Koordinasi

Muhaimin menegaskan, upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan pihak non-pemerintah, termasuk pelaku industri.

Karena itu, ia meminta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memimpin langsung koordinasi pengembangan pola kolaborasi tersebut.

Koordinasi lintas sektor diperlukan agar program yang dijalankan kawasan industri dapat terhubung dengan agenda pemerintah dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dengan adanya koordinasi, program pemberdayaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki arah, sasaran, dan standar pelaksanaan yang lebih jelas.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menyatukan potensi pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, serta pelaku UMKM dalam membangun ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas.

Industri Diharapkan Jadi Penggerak Mobilitas Ekonomi

Ke depan, Kemenko PM akan mendorong tindak lanjut yang lebih komprehensif dan sistematis agar kolaborasi kawasan industri menghasilkan ekosistem pemberdayaan yang nyata.

Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang memiliki kesempatan untuk berkembang.

Kawasan industri diharapkan dapat berkontribusi melalui pembukaan akses pekerjaan, pelatihan keterampilan, pengembangan padat karya produktif, penguatan UMKM, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Jika dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran, kolaborasi tersebut diharapkan membantu mengurangi pengangguran, menekan kemiskinan, serta memperluas kelompok masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Bagi warga miskin di sekitar kawasan industri, peluang tersebut menjadi penting karena pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terlihat dari aktivitas perusahaan dan investasi, tetapi juga dirasakan melalui terbukanya kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan yang lebih baik.

Melalui sinergi pemerintah dan dunia industri, Muhaimin mendorong agar kawasan industri menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan, sekaligus membuka jalan bagi masyarakat untuk naik kelas secara ekonomi. (*)