Muh Haris: Keanggotaan Indonesia di BRICS Dorong Investasi Hijau dan Transformasi Energi

Laporan: Wahyu Widodo

SALATIGA | SUARAGLOBAL.COM  — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, menyambut positif langkah strategis Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan). Ia menilai, keanggotaan ini membuka peluang besar bagi Indonesia dalam mempercepat transformasi energi dan meningkatkan investasi berkelanjutan.

“Bergabungnya Indonesia dengan BRICS membuka peluang besar, terutama di sektor energi terbarukan, investasi infrastruktur, dan lingkungan. Kita dapat memanfaatkan pendanaan dari New Development Bank (NDB) untuk membangun infrastruktur hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Haris saat ditemui di Salatiga, Selasa (09/01/25).

Haris menegaskan, BRICS merupakan forum strategis yang dapat memberikan akses bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara anggota yang telah memiliki keunggulan di bidang energi, teknologi, dan investasi.

“Cina, misalnya, menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia dengan realisasi investasi mencapai US$5,78 miliar dalam 11.551 proyek pada periode Januari hingga September 2024. Hal ini menunjukkan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional,” jelas Haris.

Ia juga menyebut data dari International Monetary Fund (IMF) yang memperkirakan rasio investasi terhadap PDB Indonesia pada 2024 akan mencapai 30,54%. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio investasi tertinggi keempat di antara negara-negara BRICS.

“Kerja sama ini dapat membantu mempercepat transisi energi Indonesia menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Ini adalah langkah yang tepat untuk menjawab tantangan global terkait perubahan iklim,” tambahnya.

Transformasi Teknologi dan Tantangan Geopolitik

Selain fokus pada energi, Haris menyoroti peluang Indonesia untuk memanfaatkan keanggotaan BRICS dalam mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi. Menurutnya, hal ini sangat relevan dengan dinamika global yang menuntut adopsi teknologi untuk menunjang investasi dan pembangunan.

Namun, ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi tantangan geopolitik yang mungkin timbul. “Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu bergantung pada satu atau dua negara anggota BRICS. Stabilitas kerja sama ini harus dijaga agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” tegasnya.

Haris menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara non-BRICS yang juga memiliki peran penting dalam perdagangan dan investasi, terutama di sektor energi.

Komitmen DPR dan Harapan ke Depan

Sebagai anggota Komisi XII DPR yang membidangi energi, lingkungan, dan investasi, Muh Haris berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS. Ia menegaskan, DPR akan memastikan bahwa setiap kerja sama dan investasi yang dihasilkan benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Kita akan memastikan bahwa dana yang diterima dari BRICS melalui NDB digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pengembangan energi terbarukan, pelestarian lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif,” ujar Haris.

Ia juga berharap, keanggotaan ini dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

“Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, kita bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam transformasi energi dan investasi hijau di kawasan regional maupun global,” pungkas Haris. (*)