DPRD Jatim Dorong Ambulan Laut untuk Kepulauan: Solusi Mendesak bagi Warga Terisolasi

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil XIV Madura, Nur Faizin, mengusulkan pengadaan ambulan laut sebagai solusi transportasi kesehatan bagi masyarakat kepulauan. Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, keterbatasan infrastruktur jalan di pulau-pulau kecil membuat akses layanan kesehatan menjadi tantangan serius.

“Sebelum ada infrastruktur seperti jalan penghubung antar-pulau, maka ambulan laut menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan,” ujar Nur Faizin, Jumat (14/2/2025).

508 Pulau, Akses Kesehatan Terbatas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, provinsi ini memiliki 508 pulau yang tersebar di 13 kabupaten, termasuk 124 pulau di Madura yang mayoritas berada di wilayah Kabupaten Sumenep dan satu di Kabupaten Sampang. Banyaknya pulau ini membuat akses kesehatan menjadi tantangan besar, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan darurat.

Nur Faizin mencontohkan kisah tragis Siti Salihah (21), seorang ibu hamil dari Pulau Masalembu, yang meninggal dunia bersama bayinya saat dalam perjalanan laut menuju rumah sakit rujukan di Madura.

“Ini salah satu contoh nyata bagaimana minimnya fasilitas kesehatan di kepulauan bisa berakibat fatal. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang,” tegasnya.

Ambulan Laut dan Tenaga Medis, Kebutuhan Mendesak

Selain keberadaan ambulan laut, Nur Faizin juga menyoroti pentingnya tenaga kesehatan yang siap siaga di setiap armada. Menurutnya, keberadaan tenaga medis dalam perjalanan dapat meminimalisir risiko kematian pasien sebelum tiba di rumah sakit.

“Ambulan laut harus didukung dengan tenaga kesehatan yang mumpuni agar pasien bisa mendapatkan pertolongan pertama yang optimal selama perjalanan,” tambahnya.

Sumenep Penyumbang PAD, Perhatian Pemerintah Diharapkan

Lebih lanjut, Nur Faizin menekankan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur, terutama dari sektor minyak dan gas bumi yang banyak ditemukan di wilayah kepulauan.

“Sebagai daerah penyumbang PAD terbesar, sudah sewajarnya pemerintah memberikan perhatian lebih bagi masyarakat kepulauan, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan,” pungkasnya.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi agar masyarakat kepulauan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang layak. (*)