DPRD Kabupaten Semarang Batalkan Kenaikan Tunjangan, Anggaran Dialihkan untuk Stunting, Beasiswa, dan UMKM

Laporan: Wahyu Widodo

UNGARAN | SUARGLOBAL.COM – Suasana ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada Senin (15/9/2025) mendadak bergemuruh tepuk tangan. Riuh apresiasi itu muncul setelah Wakil Ketua DPRD, Suyadi, mengumumkan keputusan mengejutkan: rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota dewan resmi dibatalkan.

Keputusan tersebut dibacakan dalam agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Semarang Tahun 2026. Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menegaskan langkah itu diambil sebagai bentuk respon atas aspirasi publik yang kian kritis terhadap alokasi anggaran legislatif.

“Surat sudah dikirim ke Bupati, tapi untuk besaran kenaikan tersebut saya lupa angkanya,” ujar Bondan usai rapat di Gedung DPRD Kabupaten Semarang.

Menurut Bondan, pembatalan itu adalah bagian dari evaluasi diri lembaga legislatif. “Pesan positif dari masyarakat kita penuhi agar semua muaranya kembali ke masyarakat. Kami juga berterima kasih ke masyarakat, ini bagian dari instropeksi dan evaluasi atas kegiatan DPRD. Semua fraksi menyatakan tidak ada masalah, keputusan ini telah dirapatkan bersama ketua fraksi,” tegasnya.

Bupati Apresiasi DPRD

Sikap DPRD ini langsung mendapat sambutan positif dari Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Tengah.

“Sesuai dengan arahan Gubernur Jateng terkait pembatalan tersebut, kami langsung koordinasi dengan DPRD terkait tunjangan perumahan dan transportasi,” kata Ngesti.

Lebih lanjut, Ngesti menjelaskan bahwa anggaran yang semula direncanakan untuk kenaikan tunjangan dewan akan dialihkan ke program yang lebih menyentuh masyarakat. “Nanti anggarannya kita arahkan ke kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti penanganan stunting, beasiswa pelajar, dan bantuan UMKM,” jelasnya.

Bupati menegaskan, langkah DPRD merupakan sikap bijak di tengah kondisi sosial-ekonomi yang sedang menantang. “Kita mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi,” ungkapnya.

Catatan Penting bagi Publik

Keputusan DPRD Kabupaten Semarang ini menjadi catatan penting dalam dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat. Di tengah sorotan publik terhadap anggaran pejabat yang kerap dianggap jauh dari kepentingan rakyat, sikap DPRD kali ini dinilai sebagai langkah korektif yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. (*)