Eri Cahyadi Tawarkan KPBU: Jurus Pemkot Surabaya Atasi Kebuntuan Anggaran Pembangunan

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, khususnya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur skala besar. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pun menawarkan solusi inovatif melalui skema pembiayaan fleksibel dan transparan untuk menjaga kelanjutan pembangunan di Kota Pahlawan.

Menurut Wali Kota Eri, dari total APBD Surabaya sebesar Rp12,3 triliun, sebagian besar anggaran telah terserap untuk pembiayaan wajib, seperti belanja pegawai, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan fisik sangat terbatas, hanya menyisakan sekitar Rp2 triliun per tahun.

“Kami hanya memiliki sekitar Rp2 triliun per tahun yang bisa digunakan untuk pembangunan lainnya. Ini tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kota, terutama untuk proyek-proyek strategis,” jelas Eri dalam keterangan resminya.

Salah satu proyek prioritas yang menjadi tantangan adalah pembangunan Outer East Ring Road (OERR), jalan lingkar timur luar kota yang dirancang untuk mengurai kemacetan dan mendukung konektivitas kawasan timur Surabaya. Selain itu, penanganan banjir yang kerap melanda wilayah permukiman juga memerlukan investasi besar dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Sebagai langkah strategis, Wali Kota Eri mengusulkan penerapan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan Pemkot menggandeng pihak swasta untuk membiayai dan mengelola proyek infrastruktur tanpa harus membebani APBD secara penuh. Usulan ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang mendorong daerah untuk memanfaatkan model KPBU dalam percepatan pembangunan.

“Melalui KPBU, kita bisa menggerakkan proyek-proyek vital tanpa mengandalkan APBD semata. Ini bukan hanya solusi fiskal, tapi juga bentuk kolaborasi pembangunan yang modern dan efisien,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari DPRD hingga masyarakat sipil, untuk terlibat dalam menyusun skala prioritas pembangunan.

“Dengan komunikasi yang jelas dan keterbukaan informasi, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk hal yang paling berdampak. Prioritisasi sangat penting agar tidak ada proyek yang mubazir,” tegas Eri.

Langkah ini diharapkan menjadi angin segar bagi masa depan pembangunan Surabaya. Dengan mengandalkan inovasi pembiayaan dan tata kelola yang partisipatif, Pemkot optimistis proyek-proyek penting seperti OERR dan pengendalian banjir dapat segera direalisasikan tanpa menunggu ketersediaan anggaran APBD yang sangat terbatas. (*)