Jawa Timur Pacu Implementasi SIPD: Dorong Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah

 

Laporan: Iswahyudi Artya 

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mempercepat implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah dan memperkuat transparansi dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaporan keuangan. Langkah ini diambil untuk menjawab tantangan efisiensi dan akuntabilitas anggaran yang selama ini menjadi fokus dari pemerintah pusat.

Rapat pembahasan percepatan implementasi SIPD digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, yang terletak di Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Kamis (19/9/2024). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Pemprov Jatim, di antaranya Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sigit Panoentoen, serta Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin. Selain itu, kegiatan tersebut juga melibatkan pejabat dari berbagai instansi terkait.

Dalam pertemuan ini, hadir secara daring beberapa pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, salah satunya adalah Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pusdatin), Erikson P. Manihuruk. Kehadiran mereka menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong implementasi SIPD yang lebih baik.

Dalam paparannya, Dr. Horas Maurits Panjaitan menegaskan bahwa penerapan SIPD merupakan langkah krusial untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 

“SIPD memberikan acuan yang jelas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah, sehingga mencegah pengembangan sistem yang berlebihan dan mengurangi potensi pembengkakan anggaran,” tegas Horas Maurits.

Sistem ini, lanjutnya, dirancang untuk memudahkan penyelenggaraan tata kelola data yang transparan dan akuntabel, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan SIPD, diharapkan seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyampaikan bahwa Pemprov Jatim berkomitmen penuh untuk mempercepat penerapan SIPD di seluruh wilayah Jawa Timur. 

“Kami akan memastikan bahwa implementasi SIPD ini berjalan optimal di seluruh daerah, agar tata kelola keuangan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Bobby menambahkan, Pemprov Jatim berharap bahwa dengan penerapan SIPD yang terstruktur dan terintegrasi, kualitas pembangunan di Jawa Timur akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, pelayanan publik pun diharapkan bisa lebih efektif dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Sigit Panoentoen, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi SIPD. Menurutnya, sistem ini bukan hanya sekadar alat untuk mengelola keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

“Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci sukses dari penerapan SIPD. Kami optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, sistem ini akan membawa dampak positif bagi tata kelola keuangan di Jawa Timur,” kata Sigit.

Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin, menambahkan bahwa rapat ini juga menjadi momentum bagi setiap pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk memahami lebih dalam tentang fungsi dan manfaat SIPD. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang sistem ini akan mendorong setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih siap dalam mengimplementasikan SIPD sesuai dengan instruksi yang ada.

Dengan percepatan implementasi SIPD, Pemprov Jatim optimis bahwa tata kelola keuangan daerah akan semakin transparan dan akuntabel. Sistem ini juga diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Ke depan, SIPD akan terus disosialisasikan dan dioptimalkan di setiap daerah di Jawa Timur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh jajaran mampu menjalankan sistem ini dengan baik, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di provinsi ini. (*)