Kab Ngawi Mantapkan Penyaluran DBHCHT 2024 dan Rencanakan Strategi 2025: Fokus pada Kesejahteraan Buruh Tembakau dan Masyarakat Miskin

Laporan: Budi Santoso

NGAWI | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar rapat evaluasi penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 serta merencanakan strategi untuk tahun 2025. Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso, Kepala Dinas Sosial Ngawi, dan berlangsung pada Selasa, 13 Agustus 2024. Rapat tersebut dipandu oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur dan Bagian Perekonomian Kabupaten Ngawi sebagai koordinator.

Tujuan utama dari rapat evaluasi ini adalah memastikan penyaluran DBHCHT berjalan tepat sasaran, terutama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang ditujukan bagi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan masyarakat miskin atau masyarakat yang tergolong ekstrem. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi mereka yang terdampak oleh ketidakstabilan harga tembakau dan industri rokok.

Budi Santoso dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan penyaluran dana DBHCHT untuk semester pertama tahun 2024 telah dilakukan dengan cermat. Persiapan untuk tahun 2025 juga sudah direncanakan dengan matang. Ia menekankan pentingnya ketepatan penyaluran bantuan agar sampai pada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan data yang telah diverifikasi.

“Penyaluran BLT dari DBHCHT harus benar-benar tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan masyarakat miskin yang terdampak fluktuasi harga tembakau. Kami pastikan setiap bantuan diberikan sesuai dengan data yang telah diverifikasi,” ujar Budi Santoso.

Lebih lanjut, Budi Santoso menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan dana DBHCHT. Ia mengingatkan bahwa dana tersebut harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri tembakau. “Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan dana DBHCHT digunakan secara maksimal. Koordinasi antarinstansi juga harus diperkuat untuk mencegah adanya penyelewengan dalam penyaluran BLT,” tambahnya.

Mochamad Turnawan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), menambahkan bahwa evaluasi rutin sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan lebih baik ke depannya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai instansi dalam evaluasi ini, termasuk Bappeda, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DPPTK, Dinsos, DPU, dan Satpol PP.

Menurut Turnawan, evaluasi berkala ini penting agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diatasi, serta diambil langkah-langkah strategis untuk perbaikan ke depan.

Rapat evaluasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk memastikan bahwa penyaluran DBHCHT benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada industri tembakau. Pemerintah berharap, melalui program ini, kesejahteraan buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan masyarakat miskin dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Demikian rapat evaluasi ini ditutup dengan harapan bahwa perbaikan terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi yang lebih baik. (*)