Ketegangan Timur Tengah Meningkat, DPRD Jatim Minta Pemprov Siapkan Skema Evakuasi PMI

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera memastikan keamanan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jatim yang bekerja di luar negeri.

Permintaan tersebut disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, yang menegaskan bahwa keselamatan PMI harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu.

Menurut Renny, pemerintah provinsi tidak boleh hanya menunggu laporan dari pusat. Pemprov Jatim harus aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, perwakilan Indonesia di luar negeri, serta instansi terkait.

“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, dan instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” tegas Renny saat ditemui di Surabaya.

Renny menjelaskan, meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak boleh dianggap remeh. Pasalnya, ribuan PMI asal Jawa Timur masih bekerja di berbagai negara di kawasan tersebut.

Jika situasi konflik semakin meluas, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah itu.

Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi sejak dini, mulai dari pemantauan situasi hingga penyiapan langkah-langkah darurat.

“Situasi global sangat dinamis. Pemerintah harus siap dengan berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Renny meminta Pemprov Jatim melakukan pemetaan detail lokasi PMI asal Jatim yang berada di negara-negara Timur Tengah.

Langkah ini dinilai penting agar pemerintah dapat dengan cepat mengambil keputusan apabila situasi keamanan memburuk.

Selain itu, data yang selalu diperbarui juga akan mempermudah proses evakuasi apabila sewaktu-waktu diperlukan.

“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jatim di Timur Tengah selalu diperbarui. Jika situasi tidak kondusif, langkah evakuasi harus sudah disiapkan sejak dini,” jelasnya.

Berdasarkan data dari sistem Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) milik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur saat ini bekerja di kawasan Timur Tengah.

Negara dengan jumlah PMI terbanyak antara lain:

Arab Saudi, Turki. Qatar.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.

Tak hanya soal keamanan saat krisis, Renny juga menekankan bahwa perlindungan PMI harus dimulai sejak proses awal penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Pemerintah daerah diharapkan memastikan setiap pekerja migran yang berangkat telah melalui prosedur resmi, memiliki perlindungan hukum, serta tercatat dalam sistem pemerintah.

Dengan sistem perlindungan yang kuat sejak awal, potensi risiko yang dihadapi PMI dapat diminimalkan.

Di akhir pernyataannya, DPRD Jatim berharap Pemprov terus memantau perkembangan situasi geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pekerja migran.

Langkah cepat, koordinasi kuat, serta data yang akurat dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh PMI asal Jawa Timur tetap aman saat bekerja di luar negeri.

“Negara harus hadir melindungi warganya di mana pun mereka berada,” pungkas Renny. (*)