Muh Haris Tegaskan KEK Mandalika Harus Pro-Rakyat: Jangan Ada Kemegahan di Atas Derita Warga

Laporan: FAJRIN NIRWAN SS

MANDALIKA | SUARAGLOBAL.COM – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menyerukan agar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dijalankan secara inklusif dan berkeadilan, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal sebagai pihak utama yang terdampak. Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Mandalika, pada Sabtu, 05 April 2025.

Dalam sambutannya, Haris mengungkapkan bahwa kemajuan suatu wilayah tidak cukup hanya dilihat dari sisi fisik dan kemegahan infrastruktur, melainkan harus ditakar dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Ia menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih membayangi proses pembangunan KEK Mandalika, terutama sengketa lahan dan dampak terhadap nelayan lokal.

“Pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat. Negara harus hadir memberikan penyelesaian yang adil bagi warga yang terdampak, khususnya mereka yang masih terjebak dalam persoalan lahan,” tegas Haris.

Lebih lanjut, ia mengangkat isu nelayan tradisional yang kesulitan mengakses wilayah pesisir akibat alih fungsi kawasan menjadi zona wisata. Banyak dari mereka, katanya, kehilangan sumber mata pencaharian utama karena tak lagi bisa melaut secara bebas.

“Pembangunan pariwisata seharusnya tidak menggusur ruang hidup masyarakat pesisir, tetapi justru memperkuat eksistensi mereka. Konsep pariwisata berkelanjutan harus memberikan tempat yang layak bagi semua pihak, terutama warga lokal,” ujarnya.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Muh Haris menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan KEK, mulai dari proses konstruksi hingga operasional. Ia menegaskan bahwa masyarakat setempat harus menjadi bagian integral dari pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Ini tanah mereka, dan mereka memiliki hak untuk tumbuh bersama kemajuan yang dibangun di atasnya. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di kampung sendiri,” kata politisi tersebut.

Ia pun mendorong pemerintah serta pelaku usaha untuk membuka akses pelatihan kerja, pendidikan vokasi, dan program sertifikasi keterampilan yang relevan, agar warga lokal mampu bersaing di sektor pariwisata maupun industri kreatif.

Kunjungan BAM DPR RI ke Mandalika merupakan bagian dari rangkaian pengawasan strategis terhadap implementasi proyek nasional. Muh Haris berharap KEK Mandalika bisa menjadi model pembangunan ideal—yakni pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat lokal.

“KEK Mandalika harus menjadi contoh bahwa pembangunan sejati adalah pembangunan yang mengakar, yang menyentuh hati dan kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (*)