Pemerintah Provinsi Jawa Timur Serahkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Ribuan Buruh Rokok

Pj. Gubernur Jatim, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) di PT. HM SAMPOERNA Rungkut 2 Rabu 3 juli 2024. (Foto Istimewa)

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kepada ribuan buruh rokok di Pabrik PT HM Sampoerna. Secara simbolis, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan buruh di Kalirungkut, Surabaya. (3 Juli 2024).

Adhy Karyono menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Jatim Nomor 84 Tahun 2023, Provinsi Jawa Timur mendapatkan 3 persen dari total penerimaan negara, yang berjumlah Rp2,77 triliun. “Dari 3 persen itu, pendapatannya kita bagi secara merata. Namun, tugas Pemprov Jatim lintas wilayah, yang domisili Surabaya misal DBHCHT diberikan oleh daerah. Jadi semua akan dapat,” ujar Adhy.

Bantuan tersebut dibagikan kepada 13.469 buruh dan pekerja pabrik, dengan masing-masing buruh menerima Rp1.031.145 yang disalurkan sekaligus. Jumlah ini menurun dari Rp1.500.000 karena peningkatan jumlah buruh dari sebelumnya sebanyak 9.256 menjadi 13.469 orang. “Total buruh tahun ini meningkat dari 9 ribuan menjadi 13 ribu. Artinya ada peningkatan penyerapan tenaga kerja buruh di pabrik rokok,” tambah Adhy.

Pemberian BLT ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan para buruh. “Bukan hanya memenuhi kebutuhan dari pekerja rokok dari hasil rokok itu, tetapi juga bagian dari social protection. Walaupun bagaimana buruh ini UMR ya plus minusnya tentu masih belum cukup,” kata Adhy.

Menurut Adhy, tambahan ini memberikan proteksi lebih tinggi dan bisa digunakan buruh untuk membeli kebutuhan penting, seperti makanan bergizi untuk anak-anak mereka. “Ini bagian dari upaya strategi yang pertama, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban kehidupan bagi orang miskin,” ucapnya.

Namun demikian, Adhy tidak mengatakan bahwa buruh tersebut miskin. Secara kesejahteraan, miskin dan hampir miskin sulit dibedakan. “Karena setiap buruh memiliki kebutuhannya masing-masing,” tutupnya. (*)