Perkuat Demokrasi dari Balik Jeruji, Tomi Elyus dan Bawaslu Sidoarjo Sinergi Lindungi Hak Politik Warga Binaan

Laporan: Ninis Indrawati

SIDOARJO | SUARAGLOBAL.COM — Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Tomi Elyus, menerima kunjungan resmi dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, pada Rabu (23/04/25). Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan dan pengawas pemilu dalam memastikan pelaksanaan pesta demokrasi yang adil, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia.

Bertempat di ruang rapat Kepala Rutan Surabaya, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif. Dalam sambutannya, Tomi Elyus menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Bawaslu untuk memperkuat koordinasi dengan Rutan Surabaya, terutama dalam rangka perlindungan hak politik bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kami mendukung penuh langkah Bawaslu dalam menjaga dan melindungi hak-hak politik warga binaan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa proses demokrasi di Indonesia benar-benar mencakup seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang saat ini tengah menjalani masa pembinaan,” ujar Tomi Elyus.

Lebih lanjut, Tomi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan maksimal dalam menyukseskan tahapan pemilu di lingkungan Rutan. Upaya tersebut termasuk memastikan pendataan WBP yang memenuhi syarat sebagai pemilih, penyediaan sarana prasarana pemungutan suara, serta koordinasi aktif dengan KPU dan Bawaslu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring kesiapan berbagai lembaga dalam mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada satu pun hak suara yang terabaikan, termasuk hak warga binaan.

“Warga binaan tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih. Kami ingin memastikan bahwa mekanisme dan prosedur di lapas maupun rutan berjalan sesuai aturan, sehingga pemilu berlangsung jujur dan adil,” kata Agung Nugraha.

Kolaborasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional yang terus mendorong pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, sebagaimana diinstruksikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Transformasi layanan pemasyarakatan kini tidak hanya fokus pada pembinaan, tetapi juga pada penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar warga binaan.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi teknis antara Rutan Surabaya dan Bawaslu Sidoarjo, termasuk dalam tahap pemutakhiran data pemilih dan pelaksanaan sosialisasi kepada warga binaan. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu mendatang diharapkan mampu berjalan lebih partisipatif dan mewakili semangat demokrasi yang inklusif. (*)