SALATIGA,BeritaGlobal.net – Gabungan mahasiswa dari organisasi HMI, PMII, KAMMI, GMNI,IMM, GMKI, dan PMKR Salatiga menggeruduk kantor DPRD Kota Salatiga. Aksi yang dimulai pukul 10.30 – 13.00 itu mahasiswa menuntut kenaikan harga BBM bersubsidi. Salah seorang perwakilan mahasiswa Fahmi Arsyad mengatakan aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa Indonesia.

“Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. kami merekomendasikan pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela unjuk rasa, Senin (12/9/2022).

Baca Juga:  Harumkan Nama Polda Jatim, Polwan Cantik Polresta Sidoarjo Raih Emas Karate Piala Panglima TNI 2025

Menurutnya pemerintah seharusnya melakukan penghematan anggaran birokrasi. Anggaran itu lebih baik disalurkan untuk kepentingan rakyat.

“Kami juga meminta pemerintah menunda proyek strategis nasional yang dampaknya tidak langsung kepada rakyat. Dan pemberantasan mafia migas,” jelasnya.

Ia juga menegaskan, aksi yang dilakukan mahasiswa ini tidak ditunggangi oleh siapa pun. Mereka meminta anggota DPRD Kota Salatiga untuk mengawal tuntutan mereka.

Baca Juga:  Kapolda Jateng Mendorong Sinergi 3 Pilar Keamanan untuk Kesejahteraan Masyarakat Jepara

“Kami juga meminta Ketua DPRD membuktikan jika berpihak kepada rakyat, untuk menekan apa yang diinginkan masyarakat yakni tolak kenaikan harga BBM termasuk menandatangani nota kesepahaman,” tegasnya.

Sementara, Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit mengatakan pihaknya siap mengawal aspirasi mahasiswa. Bahkan secara pribadi ia sepakat dengan yang disampaikan mahasiswa. Namun atas nama DPRD harus melakukan sesuai prosedur yang ada.

” Aspirasi akan kami masukan ke Banmus,” ungkap Dance.

Baca Juga:  Memberikan Rasa Aman Masyarakat, Polwan Tak Kalah Gesit Dalam Berpatroli

Dijelaskan, kewenangan menaikkan harga BBM berada di pemerintah pusat. Tapi pihaknya siap mengawal tuntutan mahasiswa. Pihaknya tidak memiliki wewenang dan akan mengirim suara dari masyarakat ke pusat.

“Bicara demokrasi bukan saling memaksakan kehendak. Karena ini adalah lembaga, akan diagendakan ke masukkan ke masyarakat kenaikan harga BBM,” tandasnya.

Usai berdialog dan menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan anggota DPRD, rombongan mahasiswa kemudian membubarkan diri. Aksi demontrasi berjalan dengan lancar tanpa ada kericuhan.