Laporan: Fajrin NS Salasiwa

NAMLEA | SUARAGLOBAL.COM – Dandim 1506 Namlea, Letkol Inf,Mohammad Tamami, tau dan pahami terkait PKPU nomor 5 tahun 2024 pasal 14 Ayat 6 yang di maksud juga dalam Ayat 3.

Penyampaian itu di sampaikan oleh dandim saat di temui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Buru dikantor Kodim 1506 Namlea, Selasa (3/12/2024).

Baca Juga:Satreskrim Polres Kendal Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Ironis Pelaku Ayah Kandung 
Baca Juga:  Bupati Subandi Pacu Pembangunan Sidoarjo: Sinergi, CSR, dan Optimalisasi Pajak Jadi Andalan

Ingin saya meluruskan berita yang sudah naik di salah satu media online bahwa, ada kesepakatan antara penyelenggara, (PPK, Panwascam), TNI, dan Polri untuk memastikan bahwa kegiatan rapat pleno rekapitulasi hanya dihadiri oleh panitia, penyelenggara, dan para saksi, itu tidak benar.

Lanjutnya, ia tidak pernah secara individu maupun kelembagaan membuat kesepakatan untuk lakukan pelarangan terhadap peliputan wartawan dilokasi pleno.

Baca Juga:  Semangat Tak Pernah Pensiun: Warga 70 Tahun Jadi Sorotan di Fun Run Hari Jadi ke-1275 Salatiga

\”Saya tidak pernah buat kesepakatan secara institusi maupun secara pribadi boleh tanya,karena dua hari ini beta (saya) kawal pleno PPK di Kecamatan Waelata pulang larut malam dan beta harus bolak balik Waelata Namlea\” ujarnya.

Baca Juga:Kemenhaj Catat 100 Ribu Lebih Jemaah Sudah Tunaikan Dam, Jalur Resmi Jadi Sorotan Jelang Puncak Haji

\”Kemudian saya juga pahami tentang PKPU nomor 5 tahun 2024 pasal 14 Ayat 6 Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta,\”Jelas Dandim.

Baca Juga:  Polres Kediri Kota Gencarkan Operasi Pekat II Semeru 2025, Targetkan Premanisme dan Penyakit Masyarakat

Jadi tidak mungkin saya juga ikut melarang Wartawan, karena bukan kewenangan kami salaku TNI, itu kewenangan PPK dan Panwas Waelata.

Setiap saya mengujungi TPS yang ada di Kabupaten Buru, seperti saya kunjungi tps di kecamatan Fenaleisela dan Airbuaya sebanyak 12 TPS saya tidak pernah masuk ke dalam ruang tempat pungutan suara,hanya foto didepan pintu masuk TPS.

Baca Juga:  Senyum Santri Kecil dan Lantunan Asmaul Husna Hangatkan Hari Santri Nasional di Salatiga

\”Itupun saya minta foto bersama teman Panwas KPPS atau PPK sebatas didepan pintu masuk, dan saya juga sampaikan buat mereka bahwa, kinerja teritorial kami kodim 1506 Namlea hanya sebatas sini, yaitu depan pintu masuk TPS, \”ungkap Dandim.

Seperti di beritakan sebelumnya bahwa, awak media dilarang melakukan peliputan pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 tingkat Kecamatan Waelata,Kabupaten Buru,Maluku, Pelarangan itu dilakukan oleh Kabag Ops Polres Buru AKP Deny Indrawan.

Baca Juga:  Rektor UIN Salatiga Ajak Maba Hidupi Green Wasathiyah: Cinta Damai, Anti Kekerasan, dan Jauhi Narkoba

\”Yang boleh di dalam (ruang rapat pleno) hanya peserta Pemilu.kalau mau liputan dari luar, ini perintah,\” ujar Kabag Ops.

Saat di Konfirmasi ulang ,KABAG OPS Polres Buru AKP Deny Indrawan Lubis, masi dengan kata yang sama tidak boleh liputan di dalam,bolehnya di luar ruangan,\”tegas Kabag Ops di lokasi Pleno Waelata. (*)