Madura Butuh Perubahan! DPRD Jatim Serukan Akselerasi Program Pembangunan

Laporan: Iswahyudi Artya

SURABAYA | SUARAGLOBAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi Jatim untuk mempercepat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di Madura. Wilayah ini masih mencatatkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin di empat kabupaten di Pulau Madura masih cukup tinggi: Bangkalan sebesar 18,66%, Sampang 20,83%, Pamekasan 13,41%, dan Sumenep 17,78%.

Anggota DPRD Jatim, Ra Nasih Aschal, menegaskan bahwa Madura harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pemerintah provinsi. “Kemiskinan di Madura masih menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani. Diperlukan program yang lebih konkret dan tepat sasaran agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” ujarnya, Senin (3/3/2025).

Fokus pada Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Lokal

Ra Nasih menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang lebih merata, terutama di daerah kepulauan seperti Sumenep. Ia menilai keterbatasan akses transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan masih menjadi kendala utama yang memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Madura.

Sementara itu, Anggota DPRD Jatim dari Dapil XIV Madura, Nur Faizin, menekankan bahwa pembangunan ekonomi berbasis lokal harus diperkuat. Ia menyoroti potensi besar dalam sektor perikanan, pertanian, dan industri kecil yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi Madura jika dikelola dengan baik.

“Jika masyarakat mendapat bantuan modal usaha dan pendampingan, mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus diperkuat agar program-program pengentasan kemiskinan lebih inklusif,” jelas Nur Faizin.

DPRD Jatim Kawal Komitmen Pemerintah

DPRD Jatim berharap pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak dapat lebih fokus pada Madura dalam kebijakan pembangunan periode kedua mereka. Komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas di periode sebelumnya harus segera direalisasikan.

“Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura. Kami berharap ada akselerasi program yang lebih nyata dan terukur,” tegas Ra Nasih.

Dengan dorongan DPRD Jatim serta kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak, diharapkan angka kemiskinan di Madura dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara signifikan. (*)