Komisi XII DPR RI Tekankan Transformasi Ketenagalistrikan: Menuju Energi Hijau dan Ketahanan Nasional

Laporan: Yuanta

JAKARTA | SUARAGLOBAL.COM – Transformasi ketenagalistrikan menjadi fokus utama dalam diskusi antara Komisi XII DPR RI dan PT PLN (Persero). Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, (11/02/25) menegaskan bahwa peralihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan langkah krusial guna mewujudkan ketahanan energi nasional serta mencapai net zero emission pada 2060.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Jakarta, Muh Haris menyoroti peran strategis PLN sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional. Dengan kapasitas pembangkit mencapai 101 gigawatt (GW), PLN menguasai sekitar 75% pasokan listrik di Indonesia. Namun, hingga saat ini, bauran energi baru dan terbarukan masih berada di angka 13,4%, jauh dari target jangka panjang.

“PLN memiliki peran penting dalam transisi energi nasional. Namun, saat ini bauran EBT masih rendah. Diperlukan percepatan dan strategi konkret agar kontribusi energi hijau bisa meningkat secara signifikan,” ujar Muh Haris.

Pentingnya Penyelesaian RUPTL 2025-2034

Muh Haris juga menyoroti pentingnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang harus selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Menurutnya, RUPTL 2025-2034 harus segera diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor serta memastikan pengembangan energi terbarukan berjalan sesuai rencana.

“Transisi energi bukan sekadar wacana, melainkan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian regulasi serta dukungan kebijakan. DPR berkomitmen mengawal proses ini agar roadmap menuju bauran EBT 70% pada 2060 dapat terealisasi,” tambahnya.

Investasi Besar untuk Energi Bersih

Selain regulasi, Muh Haris juga menekankan pentingnya pendanaan dalam sektor energi bersih. Diperkirakan, Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 30 miliar atau sekitar Rp 490 triliun per tahun untuk mempercepat transisi energi. Oleh karena itu, ia meminta PLN menjelaskan skema investasi dan strategi pembiayaan yang akan diterapkan guna mencapai target ambisius tersebut.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Kolaborasi dengan investor, baik domestik maupun internasional, sangat diperlukan untuk mendukung percepatan transisi energi,” kata Muh Haris.

DPR Siap Mengawal Transformasi Energi

Di akhir diskusi, Muh Haris menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kebijakan transformasi ketenagalistrikan agar tetap sejalan dengan target nasional dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap namun pasti, dengan tetap menjaga stabilitas pasokan listrik dan keterjangkauan harga bagi rakyat.

“Kami di DPR berkomitmen untuk memastikan transisi energi ini tidak hanya sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi rakyat dan lingkungan,” pungkasnya. (*)