Ketua PKB Salatiga: Kunker Jangan Jadi Modus Untuk Pendapatan Pribadi

Saiful Mashud Ketua PKB Kota Salatiga

Salatiga, beritaglobal.net – Aktivitas kunjungan kerja (Kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Salatiga, menjadi sorotan khusus oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Salatiga.

Disampaikan oleh Saiful Mashud, S.Sos.I. (41), selaku Ketua PKB Kota Salatiga, saat ditemui beritaglobal.net, Kamis (13/12/2018), keberadaan negara dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Keberadaan negara harus dapat dirasakan oleh masyarakat seperti adanya peraturan daerah itu harus berpihak kepada masyarakat,” ungkap Saiful.

Saiful menyampaikan pula bahwa salah satu tugas fungsi pemerintah daerah dari legislatif adalah fungsi legislasi dan hal – hal yang dapat mendorong pembuatan peraturan daerah (perda) dapat secara maksimal.

“Saya mencotohkan dari kunjungan kerja yang dilakukan adalah untuk menimba ilmu dan study banding yang menjadi dasar acuan pembuatan perda, namun yang kita rasakan saat ini, kunker hanya seremonial dan tidak ada landasan yang jelas tentang capaiannya, dan terkesan hanya modus mencari tambahan penghasilan, meski secara regulasi itu sah,” imbuh Saiful.

Ketidak jelasan capaian kunker DPRD Kota Salatiga terhadap proses pembangunan kota, tidak terlepas dari sistem pragmatisme politik yang berimbas pada politik biaya tinggi.

“Berdasar pada analisa pakar politik dan analisa saya, ketidakjelasan kinerja anggota DPRD adalah karena sistem politik pragmatisme. Calon legialatif ingin jadi anggota dewan, sehingga halalkan segala cara, dan masyarakat  kehilangan kepercayaannya, sehingga muncul politik transaksional, sehingga biaya politik itu sangat besar,” kata Saiful.

Besarnya biaya politik saat ini menjadi persoalan tersendiri terhadap kinerja anggota DPRD. Sehingga dalam menjalankan peran fungsinya dalam menjadi wakil rakyat tidak maksimal.

“Besarnya biaya politik menjadi persoalan tersendiri bagi caleg, dan ada beberapa anggota dewan yang mempunyai hutang besar saat proses pencalonan. Jadi jangankan memikirkan rakyat, memikirkan diri sendiri saja masih bingung,” ujar Saiful sembari tersenyum.

Menutup perbincangan, Saiful menandaskan bahwa menjadi anggota DPRD, seyogiyanya jangan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan dan status sosial baru, namun juga harus bisa berperan dalam fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.

“Ya kalau persepsi masyarakat menjadi anggota DPRD itu sebagai sarana mencari kerjaan dan status sosial baru itu, ya betul. Untuk itu, bila menjadi anggota DPRD, seyogianya harus bisa berperan aktif dalam fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan terhadap kinerja eksekutif,” tandas Saiful. (Agus S)