Kanwil Ditjenpas Jateng Perkuat Transparansi Aset Negara Lewat Exit Meeting BPK RI

Laporan: Andi Saputra

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Komitmen memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kembali ditegaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah dengan menghadiri exit meeting pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas BMN, Jumat (8/08/25).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut melibatkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Imigrasi, serta Pemasyarakatan. Sejumlah satuan kerja hadir langsung, sementara lainnya mengikuti secara virtual.

Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Ina Purnaningati Saputro, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jateng, menyampaikan apresiasi kepada tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pendampingan dan masukan yang diberikan selama proses pemeriksaan.

“Kunjungan pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola BMN. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK agar pengelolaan aset negara semakin akuntabel dan transparan,” ujar Ina.

Dari pihak BPK RI, Dicky Agus Permana mengungkapkan apresiasi atas kerja sama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selama proses pemeriksaan.

“Berdasarkan hasil tinjauan selama lima hari di beberapa satuan kerja, kami mengharapkan segera mendapat perkembangan tindak lanjut dari permasalahan yang terdapat di lapangan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian penting dalam memastikan kepatuhan, efisiensi, dan keterbukaan dalam pengelolaan BMN.

“Kami berharap seluruh satuan kerja dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN,” tutup Dicky.

Kegiatan exit meeting ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Tengah. Dengan tindak lanjut yang cepat dan kerja sama lintas satuan kerja, diharapkan pengelolaan aset negara semakin profesional, transparan, dan mampu mendukung pelayanan publik yang berkualitas. (*)