Laporan: T Santoso

PATI | SUARAGLOBAL.COM – Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Pati, Bupati Sudewo kini berada dalam pusaran badai politik. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda kawasan Alun-alun Simpang Lima hingga gerbang Kantor DPRD Pati, Rabu (13/8/2025), berujung pada keputusan politik drastis: pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan oleh DPRD.

Sorakan ribuan massa meledak saat Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengetok palu sidang paripurna. “Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” ujarnya dengan suara tegas di hadapan para legislator dan lautan demonstran yang memenuhi halaman gedung dewan.

Baca Juga:Demi Keselamatan Siswa, Bupati Subandi Prioritaskan Rekonstruksi SDN Waung dengan Standar Berkualitas
Baca Juga:  Dari Kelas ke Panggung Dunia, Ari Sufiati Bakar Semangat Pemimpin Muda Jatim

Kerusuhan Memanaskan Situasi

Sebelum sidang berlangsung, kericuhan hebat pecah di depan Kantor Bupati Pati. Massa merobohkan gerbang, memecahkan kaca gedung, dan membakar satu unit mobil polisi serta empat sepeda motor dinas kepolisian. Asap hitam membubung di langit Pati, menandai puncak kemarahan warga terhadap kepemimpinan Sudewo.

Dua Isu Pemicu Utama

Baca Juga:Kolaborasi Hijau Pemkab dan Warga, Wabup Mimik Tanam 1.300 Pohon Demi Udara Lebih Sejuk

Ketua Fraksi PKS, Narso, memaparkan dua alasan utama di balik usulan pemakzulan. “Pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025,” ungkapnya di ruang rapat paripurna yang berlangsung dalam tekanan publik masif.

Baca Juga:  HBP ke-61, Kanwil Ditjenpas NTT Paparkan Akselerasi Program dan Bangun Sinergi Strategis dengan Pemda

Yang mengejutkan, hampir semua fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan pansus, termasuk partai pengusung Sudewo. PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, hingga Gerindra sepakat bahwa langkah penyelidikan harus ditempuh.

Fraksi Demokrat, melalui Joni Kurnianto, menilai Bupati Sudewo telah melanggar sumpah jabatan dan memicu kegaduhan masyarakat. Fraksi Gerindra lewat Yeti menegaskan, “Hak angket adalah kunci untuk memastikan jalannya pemerintahan yang transparan.”

Sementara Fraksi PKB melalui Mahdun mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu keresahan luas di masyarakat, meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan.

Baca Juga:  Wali Kota Surabaya Minta Warga Waspada Penipuan Bermodus Program Pemkot

Awal Babak Baru Politik Pati

Dengan terbentuknya pansus ini, DPRD Pati memasuki fase penyelidikan resmi terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Tekanan publik semakin meningkat, dan setiap langkah sang bupati kini berada di bawah pengawasan ketat.

Nasib politik Bupati Sudewo kini benar-benar berada di ujung tanduk. Hasil kerja pansus akan menjadi penentu apakah ia mampu mempertahankan kursi kepemimpinan atau harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat dari yang dijadwalkan. (*)