Laporan: Widodo Mei Dwi

CILACAP | SUARAGLOBAL.COM – Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, mendesak Plt Bupati segera melaksanakan demosi bagi 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Langkah ini disebutnya krusial untuk jaga integritas pemerintahan dan penuhi asa masyarakat akan Cilacap lebih baik.

Baca Juga:  Isra Mi\'raj 1446 H di Polda Jatim: Wakapolda Dorong Transformasi Polri Berlandaskan Spiritualitas

Demosi dimaknai sebagai pemindahan ke jabatan rendah, plus penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan. “Semua pejabat terjaring telah tandatangani pakta integritas, siap sanksi saat langgar,” tegas Albani, Rabu (1/4/2026).

Baca Juga:Industri Air Minum Dalam Kemasan Tumbuh Pesat, Gubernur Luthfi Ingatkan Tanggung Jawab Jaga Lingkungan

Ia menekankan bahwa 25 orang ini (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi guna penyegaran, pulihkan kepercayaan publik, dan wujudkan pembangunan bermartabat berpihak rakyat.

Baca Juga:  Mujibu Rahman Resmi Nahkodai Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Buru, Ini fokusnya

Tuntutan ini selaras janji kampanye Bupati-Wakil Bupati. OPD diharap laksanakan program dengan integritas. “Kalau Plt Bupati enggan demosi, pakta integritas Bupati sia-sia. Integritasnya dipertanyakan,” tambahnya.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cilacap. “Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terlibat dalam OTT kemarin,” ujarnya.

Baca Juga:Jateng Dibidik Jadi Magnet Industri Baru, Gubernur Luthfi Pacu Revitalisasi Pelabuhan
Baca Juga:  Langkah Damai Menuju Borobudur: Kapolres Semarang Turun Langsung Kawal Bhiksu Thudong

GNPK berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat dan bersih, clean and clear government demi kemajuan daerah. (*)