Laporan: Andy Saputra

SEMARANG | SUARAGLOBAL.COM – Persoalan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Klaten. Di tengah angka kemiskinan yang masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Wakil Bupati Klaten yang baru dilantik, Mahanni Yulindha Pratiwi, segera memperkuat koordinasi pemerintahan dan mengawal program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tegas tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat mengambil sumpah jabatan dan melantik Mahanni sebagai Wakil Bupati Klaten untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (12/10/2026).

Pelantikan ini bukan sekadar pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan daerah. Mahanni kini memikul tanggung jawab untuk membantu memastikan program pembangunan Kabupaten Klaten berjalan efektif, terutama dalam menjawab persoalan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kemiskinan Klaten Jadi Sorotan

Ahmad Luthfi menegaskan, penurunan angka kemiskinan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten diminta tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga memastikan kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data 2025, angka kemiskinan Kabupaten Klaten tercatat sebesar 11 persen. Angka tersebut masih berada di atas persentase kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 9,39 persen.

Selisih tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Klaten masih membutuhkan perhatian serius, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, serta program yang tepat sasaran.

Ahmad Luthfi meminta Mahanni berperan aktif bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam mengendalikan dan mengevaluasi program pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, wakil bupati memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan selaras, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

Baca Juga:  KAMMI Buru Apresiasi Langkah Tegas Ditkrimsus Polda Maluku Aktif Lakukan Pengawasan dan Penindakan di PETI Gunung Botak

Dengan koordinasi yang kuat, program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan Ekonomi Juga Perlu Digenjot

Selain kemiskinan, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting yang disoroti Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Data 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berada pada angka 4,62 persen. Capaian itu masih di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi kepemimpinan Kabupaten Klaten untuk memperkuat potensi ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menciptakan pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan warga.

Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan tidak berhenti pada angka statistik. Lebih dari itu, peningkatan aktivitas ekonomi perlu diikuti terbukanya kesempatan kerja, berkembangnya usaha masyarakat, dan meningkatnya daya beli warga.

Karena itu, sinergi antara kepala daerah, perangkat pemerintahan, dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar potensi ekonomi Klaten dapat dikembangkan secara optimal.

Ahmad Luthfi berharap kepemimpinan baru di jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus menjadikan penurunan kemiskinan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan.

Bupati dan Wakil Bupati Diminta Satu Komando

Tak hanya menyoroti persoalan ekonomi, Ahmad Luthfi juga mengingatkan pentingnya soliditas antara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi.

Keduanya diminta membangun pola kepemimpinan yang kompak, saling mendukung, dan bergerak dalam satu arah. Perbedaan pandangan dalam pemerintahan harus dikelola melalui komunikasi dan koordinasi agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Ahmad Luthfi, hubungan kerja yang solid antara bupati dan wakil bupati menjadi fondasi penting bagi efektivitas pemerintahan daerah.

Baca Juga:  Residivis Curanmor Kembali Beraksi, Dua Pemuda Diciduk Resmob Polres Salatiga

Ia menekankan bahwa keduanya harus menjalankan tanggung jawab secara bersama-sama, bukan berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan arah kebijakan.

“Pokoknya harus satu paket dalam rangka mengembangkan. Saya yakin beliau berdua akan setuju,” ujar gubernur.

Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya penerapan pemerintahan kolaboratif atau collaborative government. Melalui pendekatan tersebut, bupati dan wakil bupati diharapkan mampu membangun kerja sama yang kuat dengan seluruh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan.

“Karena itu, collaborative government antara wakil dan bupati menjadi kunci yang utama,” tegasnya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program yang disusun, tetapi juga oleh kekompakan para pemimpin dalam menggerakkan seluruh unsur pemerintahan.

Posisi Strategis Klaten Harus Dioptimalkan

Kabupaten Klaten memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak geografis tersebut membuka peluang pengembangan berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, pariwisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Namun, potensi wilayah perlu didukung kepemimpinan yang mampu menyatukan visi pembangunan dan mengoptimalkan kerja sama lintas sektor.

Ahmad Luthfi berharap Bupati dan Wakil Bupati Klaten dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan aktivitas ekonomi, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Dengan kepemimpinan yang solid, berbagai potensi daerah diharapkan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang mendukung penurunan kemiskinan.

Pelantikan Mahanni pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus mempercepat program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Mahanni Terpilih dengan Dukungan Penuh DPRD

Mahanni Yulindha Pratiwi dilantik sebagai Wakil Bupati Klaten untuk menggantikan Benny Indra Ardhianto, yang merupakan suaminya sendiri. Benny meninggal dunia pada 7 Februari 2026 ketika masih menjabat sebagai Wakil Bupati Klaten.

Baca Juga:  Gangster dan Tawuran Remaja Jadi Sasaran, Polres Tanjung Perak Perketat Patroli hingga Dini Hari

Setelah melalui proses pemilihan di tingkat legislatif daerah, Mahanni terpilih dalam pemungutan suara pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten, 26 Agustus 2026.

Dalam pemungutan suara tersebut, Mahanni memperoleh seluruh 49 suara anggota dewan. Hasil itu mengantarkannya untuk mengisi jabatan wakil bupati hingga berakhirnya masa jabatan 2025–2030.

Dengan dilantiknya Mahanni, roda pemerintahan Kabupaten Klaten diharapkan semakin solid dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Tantangan yang menanti tidak ringan. Angka kemiskinan yang masih di atas rata-rata provinsi dan pertumbuhan ekonomi yang belum menyamai capaian Jawa Tengah menjadi dua persoalan yang membutuhkan kerja nyata, koordinasi, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan.

Sejumlah Pejabat Hadiri Pelantikan

Prosesi pelantikan Mahanni turut dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko, Bupati Klaten periode 2005–2015 Sunarna, serta Bupati Klaten periode 2017–2025 Sri Mulyani.

Hadir pula Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Purwanto, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, serta unsur Forkopimda Kabupaten Klaten.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi bagian dari momentum pergantian kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kini, setelah resmi mengemban jabatan, Mahanni dihadapkan pada tugas untuk memperkuat sinergi dengan Bupati Hamenang, mengawal program prioritas, dan memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan Ahmad Luthfi menjadi penegasan bahwa kekompakan kepemimpinan dan keberpihakan pada kesejahteraan warga harus berjalan beriringan. Sebab, keberhasilan pemerintahan daerah pada akhirnya tidak hanya dinilai dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*)