Polda Jatim Bongkar Dugaan TPPO di Sidoarjo, Pemilik Restoran WNA Jadi Tersangka

Laporan: Ninis Indrawati

SURABAYA, SUARAGLOBAL.COM – Praktik dugaan eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di balik sebuah restoran di kawasan Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya terbongkar. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), yang diketahui sebagai pemilik restoran sekaligus pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kasus ini menjadi perhatian serius lantaran jumlah korban yang diduga mengalami eksploitasi mencapai 19 orang. Mirisnya, dari belasan korban tersebut terdapat satu orang anak yang turut menjadi korban dugaan praktik eksploitasi tenaga kerja.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).

Terbongkarnya kasus ini sekaligus membuka dugaan praktik ketenagakerjaan yang tidak manusiawi. Para pekerja disebut harus menjalani pekerjaan dengan beban yang tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Bahkan, mereka diduga dibayangi ancaman denda bernilai jutaan rupiah apabila memilih mengundurkan diri sebelum masa kerja yang ditentukan.

DIREKRUT LEWAT MEDIA SOSIAL, TERIKAT KONTRAK KERJA

Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum mengungkapkan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung selama kurang lebih enam bulan, yakni sejak Mei hingga Oktober 2026.

Modus yang digunakan tersangka adalah merekrut calon pekerja melalui media sosial. Setelah proses perekrutan, para pekerja kemudian diikat melalui perjanjian atau kontrak kerja.

Namun, di balik kesepakatan tersebut, penyidik menemukan sejumlah indikasi dugaan eksploitasi terhadap para pekerja.

Bahkan, berdasarkan keterangan para korban dan alat bukti yang telah dikumpulkan, restoran yang menjadi lokasi perkara tersebut diketahui belum beroperasi. Meski demikian, para pekerja diduga tetap dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan imbalan yang diterima.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik untuk mengungkap bagaimana pola kerja dan perlakuan yang diterapkan tersangka terhadap para pekerjanya.

GAJI HANYA Rp1,3 JUTA HINGGA Rp1,5 JUTA

Fakta lain yang terungkap dalam penyidikan adalah besaran upah yang diterima para pekerja.

Menurut Kombes Pol Ganis Setyaningrum, para korban diketahui menerima upah berkisar antara Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta setiap bulan.

Tidak hanya persoalan upah, para pekerja juga diduga mendapatkan ancaman berupa pengenaan denda apabila mengundurkan diri sebelum masa kerja tiga bulan.

Besaran denda yang disebutkan mencapai Rp5 juta hingga Rp15 juta.

Ancaman tersebut diduga membuat para pekerja berada dalam posisi sulit ketika ingin meninggalkan pekerjaan sebelum masa kontrak yang ditentukan berakhir.

Penyidik kini mendalami lebih lanjut mekanisme perekrutan, isi kontrak kerja, hingga bentuk pekerjaan yang harus dilakukan para korban untuk memastikan seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan.

“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Kombes Pol Ganis.

DUA KORBAN LAKI-LAKI DIDUGA MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL

Perkara ini ternyata tidak berhenti pada dugaan eksploitasi tenaga kerja. Dalam pengembangan penyidikan, polisi juga mendalami dugaan adanya tindak kekerasan seksual terhadap dua orang korban laki-laki.

Temuan tersebut menambah serius penanganan perkara yang melibatkan 19 orang korban, termasuk satu anak.

Meski demikian, penyidik menegaskan bahwa pendalaman dugaan kekerasan seksual dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis korban.

Langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan tidak menambah beban psikologis para korban yang diduga telah mengalami perlakuan tidak semestinya.

Sejumlah barang bukti juga telah diamankan penyidik untuk memperkuat pembuktian perkara. Di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta sejumlah dokumen kontrak kerja yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.

Barang bukti itu selanjutnya akan dianalisis dan dikaitkan dengan keterangan para saksi maupun korban dalam proses penyidikan.

PEMILIK RESTORAN WNA TERANCAM 15 TAHUN PENJARA

Atas dugaan perbuatannya, FD kini harus menghadapi proses hukum. Penyidik menjerat tersangka dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak, serta ketenagakerjaan sesuai hasil penyidikan.

Untuk dugaan tindak pidana perdagangan orang, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memperhatikan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam ketentuan yang disampaikan Polda Jatim, ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana tersebut paling lama mencapai 15 tahun.

Kombes Pol Ganis menegaskan bahwa penyidikan masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Polda Jawa Timur memastikan proses penyidikan terus berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan,” ujarnya.

KORBAN DISIAPKAN RUMAH AMAN DAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS

Di tengah proses hukum terhadap tersangka, Polda Jatim juga mengambil langkah untuk memastikan para korban mendapatkan perlindungan.

Koordinasi telah dilakukan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur guna menyediakan fasilitas rumah aman bagi para korban.

Selain tempat perlindungan, para korban juga disiapkan layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan kasus TPPO, mengingat dampak eksploitasi tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi maupun fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental dan psikologis korban.

Polda Jatim menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak korban menjadi perhatian selama proses penyidikan berlangsung.

Sementara itu, terkait status keimigrasian tersangka yang merupakan WNA pemegang KITAS investor, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda.

Adapun tindak lanjut berupa langkah administratif keimigrasian terhadap FD menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

POLISI INGATKAN MASYARAKAT JANGAN TERGIUR JANJI GAJI BESAR

Mengakhiri keterangannya, Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika menerima tawaran pekerjaan, terutama yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, maupun perjanjian kerja.

Masyarakat diminta memastikan legalitas pemberi kerja, memahami isi kontrak, serta tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi kepada pihak yang belum jelas identitas dan kredibilitasnya.

Peringatan tersebut juga berlaku bagi masyarakat yang mendapatkan tawaran bekerja ke luar negeri, khususnya apabila negara tujuan sedang mengalami konflik.

“Polda Jatim mengimbau agar masyarakat tidak mudah tergiur untuk bekerja di luar negeri dengan gaji besar,” pungkas Kombes Pol Ganis.

Terungkapnya perkara dugaan TPPO di Sidoarjo ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan yang terlihat menjanjikan belum tentu memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.

Di balik kontrak kerja dan janji penghasilan, masyarakat harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya praktik eksploitasi, ancaman denda yang tidak wajar, hingga bentuk kekerasan lainnya.

Polda Jatim kini terus mendalami perkara tersebut untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang terjadi sekaligus memastikan 19 korban memperoleh perlindungan dan hak-haknya. (*)